ANES RJ RESMIKAN SEKOLAH ADAT SAAT HADIRI GAWAI SEKUJAM

ANES RJ RESMIKAN SEKOLAH ADAT SAAT HADIRI GAWAI SEKUJAM

By Rizky On June 03, 2019

||www.beritakapuas.com||Masyarakat Dusun Kambong, Desa Sekujam Timbai, Kecamatan Sepauk, pada Senin ( 03/06/2019 ) menghelat Gawai Dayak Nyelepat Taun, sekaligus juga meresmikan Sekolah Adat Kambong di wilayah mereka.

Yohanes Rumpak, atau biasa akrab dipanggil Anes RJ, anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat terpilih, menghadiri acara gawai ini sekaligus juga bertindak sebagai tamu kehormatan untuk meresmikan Sekolah Adat Kambong. Turut hadir dalam acara ini, ketua PD AMAN Sintang, Antonius Antong; Ketua Langkau Onet, Marlensia Emy; serta sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

" Gawai Nyelepat Taun ini adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita sudah mendapatkan banyak hal baik selama satu tahun yang lalu. Gawai tuk juga kita menyiapkan diri untuk tahun tahun ke depan untuk baik adanya, behuma bulieh padi, bedagang bulieh besi, gerai nyamai gayu nyiru , " demikian ujaran Anes RJ.

 Pada saat bersamaan, Anes RJ juga meresmikan keberadaan Sekolah Adat Kambong. Sekolah adat ini merupakan sekolah adat pertama di Sintang. Sekolah adat ini diinisiasi untuk menjadi wahana pelestarian dan transfer knowledge terkait adat istiadat dalam Komunitas Masyarakat Adat Kambong. Sekolah adat ini merupakan kerjasama antara Masyarakat Adat Kambong dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional ( AMAN ).

" Kampung kita ini sudah berubah, dulu kita punya rimba sekarang hanya padang ilalang. Kita juga harus menyadari bahwa perubahan itu kitalah yang menjadi penyebab utama perubahan, kekurangan kita. Untuk itu keberadaan sekolah adat jadi sangat penting, kita bekerjasama untuk menegakkan kembali kearifan lokal yang kita miliki , " tegas Anes RJ saat peresmian.

Adapun Ketua Panitia Gawai Nyelepat Taun, Nila, menyampaikan bahwa acara gawai ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Kambong.

" Gawai pertama kami empai tekik ngundang urang, belum berani mengundang tamu. Kegiatan ini gawai yang kelima. Tahun ini kami ada acara seminar, acara nonton dan diskusi film budaya dan ritual Ngamiek Semengat Padi dan pesta gawai. Dengan melakukan gawai ini kami melihat bahwa Petara, Tuhan tuk merik kami rejeki cukup untuk hidup kami setahun , " kata Nila dalam dialek setempat.

Inisiator sekaligus Ketua Pelaksana Sekolah Adat Kambong, Hipolotus Januar Pogo, menyebutkan bahwa sekolah adat yang baru diresmikan ini akan menjalankan 4 mata pelajaran pada kurikulum awalnya. Yaitu pengetahuan tentang Tradisi Lisan, PengobatanTradisional, Seni Anyam dan Seni Musik.

" Kita sudah bersepakat dengan para tetua adat di Kambong untuk menyediakan materi bahan ajar, yang kemudian akan kita susun sedemikian rupa agar mudah diajarkan dan dipraktikkan oleh siswa siswa di sekolah adat, yang notabene mereka berusia rata rata belum ada 17 tahun , " kata Pogo.

( Rz )

BULAN RAMADHAN, HIKMAN MINTA AMANKAN LPG 3 KG

BULAN RAMADHAN, HIKMAN MINTA AMANKAN LPG 3 KG

By Rizky On May 07, 2019

||www.beritakapuas.com||Saat bulan Ramadhan merupakan saat saat di mana berbagai permintaan kebutuhan melonjak tinggi. Selain sembilan bahan pokok atau sembako, kebutuhan alat masak yaitu gas LPG perlu mendapatkan perhatian, karena otomatis pengunaan gas dalam lingkup rumah tangga akan meningkat. Karena itulah, anggota DPRD Kabupaten Sintang dari komisi B, yakni Hikman Sudirman, SP , MAP mengingatkan kepada pihak pihak terkait untuk memperhatikan hal hal tersebut.

" Jangan sampai stok atau ketersediaan dari gas elpiji ini berkurang bahkan menghilang. Jadi jangan membuat resah masyarakat yang pada bulan Ramadhan ini banyak yang berbisnis makanan, dan biasanya kebutuhan akan semakin meningkat menjelang Lebaran di mana para pembuat kue mulai menawarkan produknya. Mohon pihak Pertamina dan dinas terkait memperhatikan hal ini , " ujar politisi dari Kayan Hilir ini saat hari Selasa, 7 Mei 2019.

Hikman Sudirman juga meminta, baik kepada Pertamina dan Disperindagkop dan UKM untuk rutin memantau di lapangan, bahkan kalau perlu membuka pengaduan dari masyarakat terkait masalah gas LPG  jika pada kenyataannya terjadi kelangkaan di saat masyarakat banyak yang memerlukannya. Hikman juga meminta agar dilakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gas LPG 3 kg ini.

" Sering seringlah memantau di lapangan, khususnya di tingkat agen LPG yang ada di Sintang. Kita khawatir, jangan sampai terjadi penjualan LPG keluar kecamatan hanya karena ingin meraup keuntungan dengan memanfaatkan momen. Kita minta  pihak terkait untuk menindak tegas jika ada agen yang melanggar , " kata Hikman Sudirman.

Sementara itu, pihak Disperindagkop dan UKM Sintang menegaskan bahwa untuk stok gas LPG, dijamin aman hingga menjelang hari raya nanti. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri di Disperindagkop dan UKM Sintang, Syafrudin. Dirinya memastikan bahwa pasokan kebutuhan sembako dan gas LPG 3 kg aman selama Ramadhan dan menjelang hari raya, karena pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

" Jadi kami kemarin rapat mengenai masalah gas LPG, termasuk juga sembako. Untuk gas LPG, dari pihak Pertamina sudah siap, jadi tidak ada kendala tidak ada permasalahan, stok aman. Sama dengan kebutuhan pokok atau sembako , " kata Syafrudin.

( Rz )

PERINGATI HARKONAS, BPSK SINTANG GELAR SOSIALISASI, EDUKASI DAN PUBLIKASI

PERINGATI HARKONAS, BPSK SINTANG GELAR SOSIALISASI, EDUKASI DAN PUBLIKASI

By Rizky On April 30, 2019

||www.beritakapuas.com||Dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional atau HARKONAS tahun 2019, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Sintang menggelar kegiatan sosialisasi, edukasi dan publikasi tugas-tugas BPSK yang dibuka secara langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, pada hari Selasa, (30/4/2019), bertempat di Balai Ruai, Kompleks Rumah Dinas Jabatan Bupati Sintang, Jalan Pangeran Muda Sintang.

Kegiatan ini mengambil tema : “ Saatnya Konsumen Berdaya Bersama BPSK Sintang “. Sebagai lembaga non struktural yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota, BPSK berfungsi sebagai alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Prinsip yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK melakukan 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Keputusan yang dihasilkan oleh BPSK tidak berjenjang, baik caranya maupun strukturnya. Jika ada pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan hasil putusan BPSK, maka yang bersangkutan bisa menempuh jalur pengadilan umum.

Dalam sambutannya, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa Hari Konsumen Nasional  adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada konsumen. 

“ Dengan Hari Konsumen Nasional ini, diharapkan mampu meningkatkan harkat serta martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi diri serta juga mampu menumbuhkan sifat pelaku usaha yang bertanggung jawab ”, kata Jarot.

Menurut Jarot, kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang dirasakan sangat penting, karena perlindungan konsumen di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Maka daripada itu dirasakan sangat penting untuk menyelesaikan masalah pada konsumen melalui jalur di luar pengadilan umum seperti BPSK . 

Jarot Winarno kembali menambahkan : “ Saat ini, Negara berperan penting dalam hal pemberdayaan konsumen, karena pihak konsumen sering menjadi pihak yang lemah sehingga tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya, dan pelaku usaha pada dasarnya berpijak pada prinsip mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminim mungkin sehingga berpotensi merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung ”, sambung Jarot.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Sintang memberikan pesan kepada para konsumen agar sadar hak dan kewajiban sebagai konsumen serta meningkatkan edukasi dan memperhatikan aspek kesehatan.

“ Saya berharap lebih banyak lagi masyarakat yang semakin sadar dan teredukasi akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan para pelaku usaha semakin menghargai hak hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan aman digunakan, serta mengikuti standar yang berlaku. Serta edukasi khususnya dilevel generasi milenial sebaiknya ditingkatkan, dan yang paling penting adalah selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, standar kualitas produk, harga dan ketepatan ukuran ”, pesan Jarot Winarno. 

Sementara itu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang, Zaenal Abidin, SH mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi BPSK ini diselenggarakan untuk mengenalkan apa itu BPSK.

“ Kita selenggarakan kegiatan ini agar para konsumen dapat mengetahui apa itu BPSK, apa saja tugas tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh BPSK ”, kata Zaenal Abidin. BPSK dibentuk berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999, dan juga melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001. Visi BPSK adalah : “ Terwujudnya sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara berkeadilan, kepastian hukum dan bermanfaat “.

Ketua Panitia Penyelenggara, Marwandy, S.Psi , SH , MH, menjelaskan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Sintang : “ Jadi BPSK ini merupakan lembaga baru, BPSK di tingkat Kabupaten Sintang sudah dilantik oleh Gubernur pada bulan Februari 2019 yang lalu, sehingga dengan lembaga baru ini kami selenggarakan kegiatan sosialisasi agar masyarakat Sintang mengetahui bahwa ada lembaga yang menyelesaikan masalah masalah konsumen ”, jelasnya.

Menurut Marwandy, bahwa untuk di Kalimantan Barat sudah ada beberapa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di Kalbar ini sendiri sudah ada enam BPSK yang sudah dibentuk, dan ada beberapa BPSK di Kabupaten lain yang akan dibentuk. BPSK Sintang sendiri juga menangani persoalan sengketa konsumen di beberapa kabupaten tetangga yang belum memiliki BPSK.

“ Kendala kami hanya ada pada anggaran, dan sampai saat ini juga BPSK Kabupaten Sintang sekretariatnya masih menumpang di Disperindagkop Sintang. Harapan kami adalah BPSK dapat menjadi badan yang berkualitas, badan yang peduli akan konsumen di Kabupaten Sintang ”, harap Marwandy.

Pihak BPKN ( Badan perlindungan Konsumen Nasional ) dari Jakarta, juga menghadiri acara ini. Diwakili oleh Husein Indrajaya, selaku Sekretaris BPKN, yang bertindak sebagai narasumber acara, dan staf, Garibaldi Hata. Terkait anggaran, pihak BPSK Kabupaten Sintang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendatangkan pihak BPKN, pihak BPKN sendiri berinisiatif mengeluarkan anggaran sendiri untuk datang dari Jakarta ke Sintang dan kembali lagi ke Jakarta.   ( Rz )

ANTISIPASI KECURANGAN PEMILU, FORDEM-KALBAR KERAHKAN RATUSAN PEMANTAU KE SELURUH KALBAR

ANTISIPASI KECURANGAN PEMILU, FORDEM-KALBAR KERAHKAN RATUSAN PEMANTAU KE SELURUH KALBAR

By Rizky On April 14, 2019

||www.beritakapuas.com||Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres yang dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April 2019 tidak luput dari pantauan Fordem-Kalbar. Organisasi yang sudah 15 tahun aktif melaksanakan kegiatan pemantauan ini  kembali menerjunkan ratusan personel kelapangan untuk memantau jalannya proses dan tahapan Pemilu dengan harapan tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mencederai proses demokrasi.

Ketua Umum Fordem-Kalbar, Erasmus Endi Dacosta menegaskan : " Sebagai informasi, kita sudah resmi dinyatakan sebagai Pemantau Resmi Pemilu 2019 lewat Sertifikat Akreditasi Nomor : 110/BAWASLU/IV/2019 yang dikeluarkan Oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 April 2019, wilayah pantauan kita meliputi seluruh wilayah Kalimantan Barat dan kelengkapan serta peralatan untuk bertugas di lapangan juga sudah kita terima secara resmi dari Bawaslu ", tegasnya.

“ Yang kita lakukan sekarang adalah tahap pemetaan wilayah-wilayah tertentu yang menurut laporan anggota kita di lapangan rentan terjadi kecurangan, tempat-tempat rawan itu sudah kita kantongi dan di sana akan kita tempatkan Personel Pemantau dengan sistem berlapis, bahkan 3 hari sebelum pencoblosan Personel Pemantau sudah kita kirim ke wilayah tersebut sebab ada indikasi potensi kecurangan bukan hanya terjadi saat pencoblosan tetapi diduga terjadi sebelum pencoblosan ", tegas Endi sapaan akrabnya.

Saat ditanya seputar tindaklanjut apabila ditemukan kecurangan Endi menegaskan : " Jika ada “ temuan ”, maka kita tetap mengikuti prosedur yang ada dan berlaku, ini negara hukum semua wajib taat dan patuh di hadapan hukum ", katanya menegaskan kembali.

Ditambahkannya : " Semua akan kita pantau, baik itu Penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu, oleh karena itu kita juga mengharapkan pasrtisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan di lapangan, identitas informan akan kita jaga kerahasiaannya demi investigasi lebih lanjut, jangan takut ", tegas Endi sambil menutup pembicaraan. 

SUDIRMAN APRESIASI DIBANGUNNYA JEMBATAN TUGUK

SUDIRMAN APRESIASI DIBANGUNNYA JEMBATAN TUGUK

By Rizky On April 02, 2019

||www.beritakapuas.com||Desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir akan segera mempunyai jembatan rangka baja yang memiliki bentang 40 meter di atas sungai Ingar, dan mampu menampung beban sebanyak 8 ton muatan. Hal ini disambut baik warga setempat yang selama ini masih mengandalkan jembatan gantung.

Peletakan batu pertama jembatan rangka baja yang akan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 6 M ini dilakukan oleh Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med,PH pada hari Senin sore, tanggal 1 April 2019.

Hikman Sudirman, anggota DPRD Sintang yang juga merupakan wakil rakyat dari Kayan Hilir menanggapi positif hal tersebut. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut sudah lama menjadi impian warga setempat. Pembangunan jembatan tersebut juga sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perhuluan.

Ditambahkannya, pembangunan jembatan ini memiliki arti penting tidak hanya bagi masyarakat Desa Tuguk, namun juga sebagai penghubung antar desa di sekitarnya, termasuk menunjang perekonomian wilayah.

" Saya sebagai putera dari Kayan Hilir tentu merasa senang dengan keseriusan pemerintah kabupaten yang memperhatikan masyarakat di Desa Tuguk yang telah lama mendambakan terwujudnya pembangunan jembatan tersebut ", ungkap Hikman Sudirman gembira.

Adapun biaya pembangunan jembatan rangka baja ini berasal dari Pemkab Sintang sekitar Rp 3 M, dan sisanya Rp 3 M merupakan CSR dari PT. Gunas Grup Kalimantan Barat.

Menurut Jarot Winarno, Bupati Kabupaten Sintang, Pemkab Sintang tahun ini sudah mengucurkan dana sebesar Rp 900 juta lebih untuk realisasi jembatan ini, dan melalui dana ABT akan ditambah lagi tahun depan sebesar Rp 2 M.  ( Rz )

PRIHATIN UNBK NUMPANG, DEWAN ANJURKAN GANDENG SWASTA

PRIHATIN UNBK NUMPANG, DEWAN ANJURKAN GANDENG SWASTA

By Rizky On April 02, 2019

||www.beritakapuas.com||Berkenaan dengan masih adanya sekolah di Kabupaten Sintang saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang menumpang ke sekolah lain, Bupati Sintang Jarot Winarno berharap supaya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan UNBK segera dipenuhi supaya ke depannya sudah tidak ada lagi sekolah yang menyelenggarakan UNBK dengan menumpang di sekolah lain.

“ Sarana dan prasarana pelaksanaan UNBK sebaiknya disediakan, sehingga tahun depan permasalahan ini tak lagi terjadi dan peserta didik dapat melaksanakan UNBK di sekolah sendiri. Saat ini kan masih ada sekolah yang menumpang atau bukan sekolah penyelenggara UNBK secara mandiri ”, ujarnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMAS Panca Setya Sintang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar.

Mendengar kabar tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih mengungkapkan seharusnya program pemerintah mengenai pelaksanaan UNBK harus diiringi dengan kesiapan baik sarana maupun prasarana penunjang. Untuk itu, Tuah menilai Pemerintah melalui instansi terkait dapat bekerja sama dengan pihak swasta sehingga pelaksanaan UNBK khususnya tingkat SMA/MA/SMTK dapat dilakukan secara mandiri di sekolah masing-masing.

“ Masih adanya sekolah yang melaksanakan UNBK secara tidak mandiri merupakan PR bagi Pemerintah. Saya harap, ke depannya pelaksanaan UNBK dapat digelar di sekolah sendiri agar siswa semakin siap dan mantap dalam mengikuti. Pemerintah dapat menggandeng pihak swasta jasa layanan internet untuk sekolah-sekolah di pedalaman sehingga pelaksanaan UNBK di daerah tersebut dapat dilakukan secara mandiri, baik dan lancar ”, pungkasnya.

Menurut Ernawati, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, tahun ini ada 3.372 peserta UNBK, yang berasal dari 41 SMA/MA/SMTK yang ada di Kabupaten Sintang. “ Dari 41 SMA/MA/SMTK yang ada di Kabupaten Sintang masih ada sekolah yang masih menumpang dengan sekolah lain yaitu, SMAN 1 Ketungau Tengah, SMTK Sinar Kasih dan SMA Tempunak “, tuturnya.  ( Rz )

KUCURAN DANA KELURAHAN, DPRD SIAP MENGAWASI

KUCURAN DANA KELURAHAN, DPRD SIAP MENGAWASI

By Rizky On April 02, 2019

||www.beritakapuas.com||Kabupaten Sintang akan mendapatkan kucuran Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019. 16 Kelurahan yang ada masing-masing akan mendapatkan kisaran dana sekitar 300-400 juta rupiah. Sedangkan total Dana Kelurahan untuk kabupaten Sintang sebesar Rp 14 M.

“ Prinsip kami tidak masalah. Hanya saja, kami minta kelurahan yang akan menerima aliran dana ini harus siap terlebih dahulu segala sesuatunya ”, kata Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward saat menanggapi hal tersebut. 

Jeffray mengingatkan supaya para perangkat kelurahan mengoptimalkan dana kelurahan untuk memprioritaskan sarana dan prasarana daerah yang diambil oleh kelurahan masing-masing sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

Jika nantinya diperlukan, menurut Jeffray, bisa juga dibentuk tim pengawasan dari luar yang independen. Meskipun demikian, DPRD tetap siap mengawasi, namun warga juga wajib turut mengontrol penggunaan dana itu. Alangkah baiknya jika dana tersebut dikelola secara transparan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dana itu dimanfaatkan untuk apa saja dan apa saja hasilnya.

“ Yang kami ketahui, secara detail dana kelurahan itu akan diatur dalam peraturan Mendagri. Sejauh ini kami juga belum memegang juklak dan juknisnya. Kami akan langsung mempelajarinya setelah petunjuk itu sudah di tangan ”, ujar Jeffray.

Sementara itu, Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan bahwa dana kelurahan sudah masuk dalam batang tubuh APBD 2019. Dana kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 berjumlah 6, 14 Milyar Rupiah. 

Bila berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara , terungkap bahwa Dana Kelurahan harus dianggarkan untuk pendanaan kegiatan kelurahan , dengan angka 5 % ( lima persen ) dari APBD (  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  ) , setelah dikurangi DAK ( Dana Alokasi Khusus ). 

( Rz )