WELBERTUS SUKAI SEMANGAT PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI PKR

WELBERTUS SUKAI SEMANGAT PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI PKR

By Rizky On March 22, 2019

Welbertus, Komisi C DPRD Kabupaten Sintang

||www.beritakapuas.com||Anggota dewan daerah Kabupaten Sintang, Welbertus, menyatakan sangat mendukung dan menyukai semangat kawan-kawan ICMI OrDa Sintang yang telah merekomendasikan pendirian perguruan tinggi negeri di wilayah bakal Propinsi Kapuas Raya. Sebab PTN di wilayah bakal PKR tentu berimbas positif bagi masyarakat banyak yang ada di wilayah tersebut. Apalagi jika pendirian PTN ini bisa membantu mempercepat proses pendirian propinsi baru ini yang sudah lama dinantikan banyak pihak.

Beliau yakin bahwa PTN ini jika sudah berdiri akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalbar terutama masyarakat kawasan timur. Apalagi jika dikaitkan dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) pendidikan tinggi di Kalbar yang hanya 20,98 % , lebih rendah daripada Kaltara yang notabene adalah propinsi baru yang APK-nya sudah mencapai 24,35 %. PTN di wilayah bakal PKR juga berguna untuk mengurangi urbanisasi pendidikan tinggi, dimana PTN ini dapat menyediakan pilihan baru bagi orang tua dan calon mahasiswa untuk masuk PTN tanpa harus jauh dari daerah asal.

Berdasarkan kajian dari ICMI OrDa Kabupaten Sintang, yang prosesnya berlangsung sekitar 6 minggu, potensi calon mahasiswa di bakal wilayah PKR sangat besar, mencapai 36 ribu orang. Selain itu dengan adanya PTN ini, APK yang semula hanya 20% berpotensi meningkat ke angka 30-40%. Melalui ketua-nya, Kurniawan, ICMI bahkan sudah memikirkan berbagai alternatif nama PTN tersebut, yakni, Universitas Teknologi Sintang, atau Universitas Teknologi Sultan Nata, ataupun Universitas Teknologi Bumi Senentang. Sedangkan luas lahan yang dibutuhkan minimal 30 hektar. 

“ ICMI OrDa Kabupaten Sintang siap berkomunikasi dengan berbagai organisasi cendikiawan lainnya, seperti misalnya ISKA dan PIKI, dalam menindaklanjuti hasil kajian ini “, kata Kurniawan. 

Senada dengan Kurniawan, Welbertus menyarankan, dalam proses pendirian PTN ini harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk merangkul semua unsur-unsur yang ada untuk bekerjasama. Yang terutama tentu melibatkan pemerintah daerah dalam prosesnya. Jangan lupa juga mengenai tenaga pengajar-nya yang harus dicermati secara serius, juga wilayah / tanah tempat pendiriannya. Jangan sampai persoalan lahan menjadi polemik dan di kemudian hari ada sengketa lahan, seperti yang banyak terjadi di berbagai tempat. 

“Intinya, harus berkeadilan “, pungkas Welbertus. ( Rz )

PAK TUAH SAMBUT BAIK PTN BAKAL PKR

PAK TUAH SAMBUT BAIK PTN BAKAL PKR

By Rizky On March 20, 2019

Kurniawan paparkan kajian ICMI OrDa Kabupaten Sintang

||www.beritakapuas.com||Anggota Komisi C DPRD Sintang, Tuah Mangasih menyambut baik jika ada wacana atau keinginan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di wilayah calon Propinsi Kapuas Raya nantinya. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, dengan adanya Perguruan Tinggi negeri ini nanti, akan dapat membantu membuktikan kesiapan dari pembentukan PKR. Hal tersebut disampaikan Tuah Mangasih terkait dengan rilisnya hasil kajian dari ICMI OrDa Kabupaten Sintang untuk pendirian Perguruan Tinggi Negeri.

Adapun sebelumnya ICMI OrDa Kabupaten Sintang melalui ketuanya, Kurniawan, mempublikasikan hasil kajian tersebut pada hari Rabu, 20 Maret 2019, mengambil tempat di sekretariat mereka di Jl. M.T Haryono, Kapuas Kanan Hulu, Sintang.

Kajian ICMI OrDa Kabupaten Sintang secara singkat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. PTN di cakupan wilayah bakal PKR sudah sangat layak dilihat dari aspek input & output;

2. Opsi pendirian PTN baru paling menguntungkan daripada merubah status PTS menjadi PTN;

3. Jenis PTN nya lebih kepada Universitas Teknologi yang menerapkan konsep Entrepreneurship University;

4. Fakultas & Program Studi yang tepat adalah Fakultas Ekonomi & Bisnis, Teknik Pertambangan, Pertanian & Kehutanan, FKIP, MIPA, Bahasa dan Ilmu Kesehatan. 

“ Wilayah Kapuas Raya itu sangat luas, SDA nya sangat banyak, semua potensi ini harus dikelola oleh SDM yang kreatif, inovatif, dan profesional. Dan itu harus diperoleh dari jebolan-jebolan PTN di wilayah PKR. Selain itu kita sedang menyongsong bonus demografi yang akan dimulai tahun 2020 dan puncaknya pada tahun 2030. Bonus demografi itu adalah struktur penduduk yang usia produktifnya lebih besar dibandingkan usia nonproduktifnya “, Kurniawan menjelaskan.

“ Hal yang mendasari ICMI melakukan kajian ini adalah karena ternyata semua propinsi di Republik Indonesia ini mempunyai PTN, terutama universitas. Jika PKR terbentuk, maka harus juga ada perguruan tingginya, terutama berupa perguruan tinggi negeri “, kata ketua ICMI OrDa Kabupaten Sintang itu lagi.

Pak Tuah mengatakan : “ Saya pikir memang suatu keharusan sebagai bagian dari bentuk infrastruktur calon PKR yang saat ini kembali diperjuangkan. Artinya PKR memang layak ada, dan adanya PTN ini nantinya juga untuk memperpendek rentang bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah PKR. Jadi saya pribadi sangat mendukung tujuan itu. DPRD Sintang juga pasti sama “.

Tuah Mangasih juga mengingatkan, untuk saat ini terhitung per-Januari 2017 pemerintah memberlakukan moratorium sementara izin untuk mendirikan perguruan tinggi, dan akan fokus pada upaya mendorong perguruan tinggi yang sudah ada semakin banyak mendapat akreditasi A. Namun untuk di calon PKR mungkin ada pengecualian karena masuk 3T yakni terluar, terdepan dan tertinggal.

" Saya dengar ada surat edaran tentang moratorium itu. Pemerintah melalui Kemendikti, saat ini fokus untuk melakukan akreditasi. Tapi mungkin ada celah lain karena 3 wilayah di calon PKR berbatasan dengan negara tetangga yang dianggap beranda terdepan negara Indonesia ",ujar Tuah Mangasih. ( Rz )

WELBERTUS ANJURKAN CALEG SOSIALISASI TATACARA PENCOBLOSAN

WELBERTUS ANJURKAN CALEG SOSIALISASI TATACARA PENCOBLOSAN

By Rizky On March 14, 2019

PHS

||www.beritakapuas.com||Pemilu 2019 yang berbeda dengan sebelumnya karena menggabungkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif atau pemilu serentak akan sangat rawan dari sisi pemahaman pemilih saat menerima surat suara nantinya.

Kerawanan pemahaman pemilih ini terungkap saat acara Forum Diskusi Politik Dalam Rangka Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, dengan tema Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2019 Yang Berintegritas, Bermartabat dan Damai, di Gedung Pancasila, Rabu 14 Maret 2019.

Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sintang Welbertus, S.Sos mengatakan, bahwa tugas mensosialisasikan tatacara pencoblosan juga harus dilakukan oleh caleg dan tim suksesnya.

" Dalam setiap kesempatan pertemuan atau tatap muka dengan calon pemilih di masing-masing dapil, seorang caleg dapat membantu penyelenggara pemilu mensosialisasikan surat suara dan tatacara pencoblosan yang benar. Itukan juga alat peraga kampanye, selain baliho, stiker dan lain sebagainya ", kata Welbertus, S.Sos.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph memang mengungkapkan sebuah kenyataan pada acara tersebut, yang memang mengindikasikan bahwa banyak pemilih belum memahami tatacara pencoblosan yang baik dan benar.

" Saya mendapatkan gambaran ini dari hasil simulasi pencoblosan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu di kabupaten tetangga dengan menggunakan 100 surat suara seperti aslinya. Hasilnya, dari 100 pemilih dalam simulasi itu, hanya 6 yang mencoblos dengan benar, sisanya belum benar. Dari sisa tersebut hanya 27 yang dianggap sah ", ungkap dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph saat itu.

" Nah ini tugas berat dari para Caleg untuk mensosialisasikan tatacara pencoblosan saat melakukan pertemuan dengan calon pemilih di masing-masing dapil. Utamanya soal nama caleg. Ini yang sering menjadi kebingungan antara nama yang familiar dengan nama asli caleg “, tambah dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph.

Persoalan nama ini adalah tugas berat bagi caleg yang baru memulai karir di dunia politik, seperti yang diungkapkan salah satu caleg PSI, Petrus Heri Sutopo, yang hadir di acara tersebut. Sebab selain harus mensosialisasikan tatacara pencoblosan, dirinya juga harus bisa memperkenalkan diri supaya pemilih bisa mengingat siapa yang harus di coblos.

" Kalau soal nama, mungkin saya tak terlalu rumit. Tapi nama lengkap belum tentu ada yang familiar. Jadi saat sosialisasi saya selalu menggarisbawahi nama panggilan saya yakni TOPO lalu saya hubungkan dengan nama panjang saya PETRUS HERI SUTOPO. Kebetulan tidak ada caleg yang punya nama SUTOPO. Nah itu keuntungan saya juga ", katanya.

Biasanya, dalam proses perkenalan ini dirinya juga selalu mensosialisasikan tatacara pencoblosan. Pada saat sosialisasi door to door dirinya selalu membawa contoh surat suara dan menjelaskan kepada pemilih tatacara pencoblosan yang benar.

MASYARAKAT WAJIB TAHU CARA PENCOBLOSAN

MASYARAKAT WAJIB TAHU CARA PENCOBLOSAN

By Rizky On March 14, 2019

wartaborneo

||www.beritakapuas.com||Rakor Kesiapan Pemilu Serentak dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Kepala Kesbangpol Sintang, Kapolres Sintang, Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur Kabupaten Sintang, jajaran TNI/POLRI dan para tamu undangan lainnya. 

Dalam acara yang mengambil tempat di Gedung Pancasila tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, SE,M.Si mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilu serentak dipandang penting. “ Memang kegiatan ini cukup perlu dilaksanakan, mengingat pada tahun 2019 ini kita menyelenggarakan pesta demokrasi, dengan 5 jenis surat suara, sehingga perlu memang untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara memilih dengan baik agar tidak terjadi kerusakan pada surat suara ”, kata Ketua DPRD Kabupaten Sintang. 

Menurut Jeffray Edward, SE,M.Si sendiri, selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, para pemangku kepentingan yang berada di dalamnya juga untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pra-pencoblosan. “ Kemudian saya rasa perlu dilaksanakan juga kegiatan simulasi, karena dulu juga  pernah diadakan simulasi, ini penting bagi kita, kita coba nanti buatkan simulasi, KPU juga harus punya rencana seperti itu agar kalau ada kesalahan bisa langsung evaluasi, dan juga masyarakat bisa mengetahui dalam bagaimana memilih dengan baik dan meminimalisir kerusakan surat suara ”, tambahnya. 

Sedangkan Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph mengatakan : “ Salah satu indikator sukses sebuah pesta demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat yang mencapai 78%, di Sintang pada Pemilihan Gubernur kemarin mencapai angka 77%, masih kurang sedikit, dan kedepannya bagaimana dari 77% tingkat partisipasi masyarakat menjadi 78% ”. 

dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph menambahkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi itu membutuhkan proses yang panjang. “ Kita harus bisa melewati kendala-kendala dan rintangan teknisnya, seperti contoh permasalahan perekaman e-KTP, peraturan pindah memilih, kan ada tuh yang domisilinya di Kecamatan Serawai, kemudian dia pindah ke Kota Sintang, jadi itu yang perlu kita atur sedemikian rupa ”, ungkapnya. 

Kemudian dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan harus memikirkan solusi yang terbaik agar tidak ada terjadi masalah dilapangan. “ Kalau tingkat partisipasi masyarakat memilih itu lebih dari 78% yang datang ke TPS, maka di TPS itu harus diatur sedemikian rupa, seperti contoh ilustrasinya, misalkan ada 300 pemilih, satu orang pemilih memiliki waktu 5 menit mencoblos, maka total ada 1500 menit jadi sampai malam lah di TPS itu pencoblosan, jadi ini harus diberikan solusi seperti menambah bilik suara, akan tetapi haruslah sesuai dengan peraturan yang ada ”, jelasnya. 

DEWAN PUJI SOSIALISASI PKPU

DEWAN PUJI SOSIALISASI PKPU

By Rizky On March 14, 2019

PHS

||www.beritakapuas.com||KPU Sintang menggelar Sosialisasi Peraturan KPU Dan Rakor Tahapan Kampanye Pemilu, pada hari Selasa, 12 Maret 2019. Acara ini bertempat di Ruang Tulip Hotel My Home dan dihadiri oleh perwakilan 15 partai politik peserta pemilu.

Tiga PKPU yang disosialisasikan yakni : PKPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu; PKPU nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; serta PKPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

Anggota DPRD Sintang, Hikman  Sudirman, SP,M.Ap memuji langkah KPU Sintang yang melaksanakan sosialisasi PKPU ini. “ Secara garis besar saya menilai itu satu langkah yang baik agar proses dari tahapan pemilu itu sendiri dapat diketahui serta dipahami oleh peserta pemilu itu sendiri ", ujarnya. Dirinya menambahkan, sosialisasi perlu dilakukan karena dalam setiap perhelatan pemilu pasti ada beberapa perubahan yang patut di pahami. 

" Seperti misalnya cara penetapan kursi dan calon terpilih, pemilu 2014 tentu berbeda dengan pemilu 2019. Pemilu kali ini selain dilakukan serentak, penetapan kursi dan calon terpilih menggunakan metode Sainte Lague. Sedangkan sebelumnya menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih ", jelasnya. 

Selain PKPU yang disosialisasikan, KPU Sintang juga menyampaikan Keputusan KPU Nomor 278 Tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye, serta Keputusan KPU Nomor 581 Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 291 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019. 

JEFFRAY APRESIASI DEKLARASI PEMILU DAMAI 2019

JEFFRAY APRESIASI DEKLARASI PEMILU DAMAI 2019

By Rizky On March 14, 2019

PHS

||www.beritakapuas.com||Deklarasi Damai Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Polres Sintang, yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Sintang, juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Deklarasi ini disepakati dan ditandatangani masing-masing perwakilan partai politik. 

Ketua DPRD Kabupaten Sintang berharap deklarasi kampanye damai ini bukan sekedar slogan. Tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku, terutama dalam tindakan komunikasi politik di ruang-ruang publik, baik dalam penyelenggaraan kampanye di ruang terbuka, maupun di media massa dan terutama di sosial media. 

" Mewujudkan kampanye damai merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, utamanya peserta pemilu, yaitu para caleg, partai politik, dan para tim sukses ", kata Jeffray Edward, SE,M.si. Jika kampanye dilaksanakan melalui media publik hendaknya disajikan dengan membuat argumentasi yang rasional dan terutama menyejukkan. 

" Kita lihat bersama banyaknya berita bohong, hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan politik identitas. Menghadapi hal itu, Polri tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada kerja sama pihak terkait, peserta pemilu, para tokoh dan masyarakat pemilih ", ungkapnya. 

Ketua DPRD Sintang ini menyebutkan, pembacaan ikrar itu diharapkan dapat meminimalisir banyaknya informasi hoaks dan ujaran kebencian yang beredar menjelang pemungutan suara pada April 2019. Dirinya khawatir, informasi hoaks dan ujaran kebencian dapat merusak keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. 

Dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Sintang dengan menggelar Deklarasi Pemilu Damai ini. " Ini sebagai fungsi pendidikan dan tuntunan politik bagi masyarakat. Jangan sampai menimbulkan polarisasi dan gesekan sosial di tingkat akar rumput ", pungkasnya. 

SANDAN PIMPIN PARIPURNA PERDANA

SANDAN PIMPIN PARIPURNA PERDANA

By Rizky On March 13, 2019

Sandan, S.Sos bersama Dra. Yosepha Hasnah, M.Si saat paripurna

||www.beritakapuas.com||Rapat paripurna  ke 1 masa persidangan I tahun 2019 DPRD Kabupaten Sintang yang bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sintang berjalan dengan lancar. Sandan, S.Sos bertindak selaku pemimpin sidang yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 tersebut.

Adapun rapat paripurna ini diadakan dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( ProPemPerDa ) Kabupaten Sintang. Ada 13 rancangan Perda yang akan ditetapkan untuk di bahas di periode anggaran tahun 2019, termasuk sebuah Raperda Alternatif yang dicantumkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BaPemPerDa ).

Dalam pidatonya, Sandan, S.Sos, mengatakan : “ Kita akan menetapkan tahapan awal pembentukan peraturan daerah, yang memiliki peran sangat strategis dan menjadi salah satu alat dalam melakukan pengaturan dalam pembangunan sosial melalui regulasi daerah yang baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan masyarakat daerah yang mampu serta menjawab perubahan dengan cepat menuju Good Local Governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan “. Melalui pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa Raperda-raperda yang akan dibahas kedepan merupakan suatu instrumen perencanaan hukum yang sesuai dengan arah pembangunan daerah, demi mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut juga nampak hadir perwakilan dari unsur-unsur ForKoPimDa dimana peranannya tentu sangat penting dalam memaksimalkan koordinasi dan keselarasan arah pembangunan daerah Kabupaten Sintang kedepan. ( Rz )

FORKOPIMDA HADIRI RAPAT PARIPURNA KE-1 MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2019

FORKOPIMDA HADIRI RAPAT PARIPURNA KE-1 MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2019

By Rizky On March 13, 2019

Unsur-unsur ForKoPimDa menghadiri paripurna perdana

||www.beritakapuas.com||Perda merupakan suatu bentuk produk hukum daerah yang harus dapat tersusun dengan taat azas secara terencana , terkoordinasi dan sistematis, yang legal formalnya telah ditetapkan melalui serangkaian proses. Proses tersebut dimulai dengan perencanaan, penetapan, pembahasan dan pengundangan yang selaras demi mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sintang.

Aneka ragam Raperda yang akan di bahas oleh Wakil Rakyat di Kabupaten Sintang tentu saja banyak menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat dan meyentuh banyak bidang pembangunan dan urusan pemerintahan. Dengan demikian tentu saja demi menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Sintang kehadiran ForKoPimDa mutlak di butuhkan. Sesuai dengan maksud tujuan dibentuknya ForKoPimDa itu sendiri yaitu, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah Kabupaten Sintang ini.

Dengan koordinasi yang selaras dan tepat, akan memudahkan pembahasan Raperda-Raperda Kabupaten Sintang sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya di tahun anggaran 2019 ini, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan di Kabupaten Sintang. ( Rz )

13 BAHASAN RAPERDA DITETAPKAN DEWAN SINTANG

13 BAHASAN RAPERDA DITETAPKAN DEWAN SINTANG

By Rizky On March 12, 2019

Sandan, S.Sos mensyahkan keputusan rapat paripurna

||www.beritakapuas.com||Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sintang pada hari Selasa 12 Maret 2019 yang juga di hadiri oleh Sekda Kabupaten Sintang tersebut telah menetapkan rangkaian Raperda yang akan di bahas pada tahun anggaran 2019 ini.

 Raperda-Raperda yang akan dibahas yaitu:

1.       Raperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan Adat di Kabupaten Sintang ;
2.       Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang ;
3.       Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan ;
4.       Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ;
5.       Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha ;
6.       Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang ;
7.       Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ;
8.       Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022 ;
9.       Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang ;
10.     Raperda Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang ;
11.     Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 ;
12.     Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 ;
13.     Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 ;
 

Di antara rencana pembahasan Raperda ini terdapat hanya satu Raperda Inisiatif, yaitu tentang pelestarian dan perlindungan hutan adat. Ke-13 Raperda tersebut di atas diharapkan untuk selesai pembahasannya pada tahun anggaran 2019 ini. (Rz)

RAPERDA HUTAN ADAT MENJADI PRIORITAS

RAPERDA HUTAN ADAT MENJADI PRIORITAS

By Rizky On March 12, 2019

Penetapan Program Pembentukan Perda Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019

||www.beritakapuas.com||Raperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan Adat di Kabupaten Sintang ditetapkan diangkat menjadi prioritas No. 1 pada rapat paripurna Dewan Kabupaten Sintang pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Maret 2019.

Sesuai hasil rapat kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sintang dengan satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja pemprakarsa, disepakati bersama Program Pembentukan Perda ( ProPemPerDa ), maka diputuskan bahwa Raperda Tentang Perlindungan dan pelestarian Hutan Adat di Kabupaten Sintang diprioritaskan untuk di bahas di urutan pertama.

Raperda Hutan Adat ini merupakan Raperda Inisiatif yang pelaksanaan pembahasannya sudah dimulai sejak tahun anggaran 2018 yang lalu. Namun Raperda ini saat itu belum dapat dirampungkan karena berbagai muatan materiil maupun immateriil yang sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam prosesnya belum terselesaikan.

Program pembentukan Perda ini tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah atau potret rencana pembangunan materi hukum, tetapi juga merupakan instrument mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan cita-cita hukum yang mendasarinya. Tentu juga pembentukan Perda harus sesuai dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Sintang, demi kepentingan masyarakat serta juga harus mampu memberikan efek positif demi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Sintang. ( Rz )

DEWAN SINTANG ADAKAN RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

DEWAN SINTANG ADAKAN RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

By Rizky On March 12, 2019

Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I tahun 2019 DPRD Kabupaten Sintang

||www.beritakapuas.com||DPRD Tk. II Sintang pada hari ini , Selasa 12 Maret 2019 mengadakan Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2019 dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( ProPemPerDa ) Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Rapat Paripurna ini diselenggarakan dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan Perda yang merupakan tugas utama DPR Daerah, dan disusun oleh salah satu alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BaPemPerDa ).

Selain beberapa Raperda baru tahun 2019, rapat juga menetapkan untuk kembali mencantumkan Raperda Inisiatif, yaitu Raperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan Adat di Kabupaten Sintang. Raperda Inisiatif ini sejatinya merupakan lanjutan program pembentukan Perda tahun anggaran 2018, dimana pada saat itu Raperda ini belum rampung pada waktunya akibat terkendala berbagai faktor.

Mengingat pentingnya pembentukan Perda yang merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang berfungsi untuk mewujudkan tertib regulasi dan tertib mekanisme pembangunan hukum daerah, tentu masyarakat semua berharap seluruh program pembentukan Perda yang sudah direncanakan dapat diselesaikan di tahun anggaran 2019 ini. ( Rz )

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DIDUKUNG DEWAN SINTANG

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DIDUKUNG DEWAN SINTANG

By Rizky On March 07, 2019

||www.beritakapuas.com||Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward, SE,M.si mendukung penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun redistribusi tanah pertanian yang merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Menurutnya program sertifikasi tanah tersebut  memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa memiliki tanah secara sah dan mudah. Tentu saja program tersebut memberikan banyak dampak baik bagi masyarakat. 

" Mudah-mudahan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Artinya bahwa tanah bisa dikelola dengan aman, karena tanah masyarakat sudah bersertifikat ", ujar politisi Partai PDI-P tersebut, Selasa (5/3/2019) siang. 

Selain itu, kepemilikan sertifikat menurutnya juga dapat digunakan masyarakat untuk hal-hal lain, seperti bidang ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan dalam suatu keadaan kepepet pun sertifikat ini bisa digunakan sebagai jaminan. 

" Sebab itu harapan saya program ini bisa terus terlaksana dengan baik dan petugas BPN bisa menyeleksi dengan benar mana desa-desa yang diprioritaskan untuk lebih dulu menjadi lokasi program sertifikasi tanah tersebut ", katanya.