HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

PERINGATI HARKONAS, BPSK SINTANG GELAR SOSIALISASI, EDUKASI DAN PUBLIKASI

By On April 30, 2019






||www.beritakapuas.com||Dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional atau HARKONAS tahun 2019, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Sintang menggelar kegiatan sosialisasi, edukasi dan publikasi tugas-tugas BPSK yang dibuka secara langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, pada hari Selasa, (30/4/2019), bertempat di Balai Ruai, Kompleks Rumah Dinas Jabatan Bupati Sintang, Jalan Pangeran Muda Sintang.

Kegiatan ini mengambil tema : “ Saatnya Konsumen Berdaya Bersama BPSK Sintang “. Sebagai lembaga non struktural yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota, BPSK berfungsi sebagai alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Prinsip yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK melakukan 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Keputusan yang dihasilkan oleh BPSK tidak berjenjang, baik caranya maupun strukturnya. Jika ada pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan hasil putusan BPSK, maka yang bersangkutan bisa menempuh jalur pengadilan umum.

Dalam sambutannya, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa Hari Konsumen Nasional  adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada konsumen. 

“ Dengan Hari Konsumen Nasional ini, diharapkan mampu meningkatkan harkat serta martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi diri serta juga mampu menumbuhkan sifat pelaku usaha yang bertanggung jawab ”, kata Jarot.

Menurut Jarot, kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang dirasakan sangat penting, karena perlindungan konsumen di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Maka daripada itu dirasakan sangat penting untuk menyelesaikan masalah pada konsumen melalui jalur di luar pengadilan umum seperti BPSK . 

Jarot Winarno kembali menambahkan : “ Saat ini, Negara berperan penting dalam hal pemberdayaan konsumen, karena pihak konsumen sering menjadi pihak yang lemah sehingga tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya, dan pelaku usaha pada dasarnya berpijak pada prinsip mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminim mungkin sehingga berpotensi merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung ”, sambung Jarot.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Sintang memberikan pesan kepada para konsumen agar sadar hak dan kewajiban sebagai konsumen serta meningkatkan edukasi dan memperhatikan aspek kesehatan.

“ Saya berharap lebih banyak lagi masyarakat yang semakin sadar dan teredukasi akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan para pelaku usaha semakin menghargai hak hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan aman digunakan, serta mengikuti standar yang berlaku. Serta edukasi khususnya dilevel generasi milenial sebaiknya ditingkatkan, dan yang paling penting adalah selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, standar kualitas produk, harga dan ketepatan ukuran ”, pesan Jarot Winarno. 

Sementara itu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sintang, Zaenal Abidin, SH mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi BPSK ini diselenggarakan untuk mengenalkan apa itu BPSK.

“ Kita selenggarakan kegiatan ini agar para konsumen dapat mengetahui apa itu BPSK, apa saja tugas tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh BPSK ”, kata Zaenal Abidin. BPSK dibentuk berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999, dan juga melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001. Visi BPSK adalah : “ Terwujudnya sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara berkeadilan, kepastian hukum dan bermanfaat “.




Ketua Panitia Penyelenggara, Marwandy, S.Psi , SH , MH, menjelaskan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Sintang : “ Jadi BPSK ini merupakan lembaga baru, BPSK di tingkat Kabupaten Sintang sudah dilantik oleh Gubernur pada bulan Februari 2019 yang lalu, sehingga dengan lembaga baru ini kami selenggarakan kegiatan sosialisasi agar masyarakat Sintang mengetahui bahwa ada lembaga yang menyelesaikan masalah masalah konsumen ”, jelasnya.

Menurut Marwandy, bahwa untuk di Kalimantan Barat sudah ada beberapa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di Kalbar ini sendiri sudah ada enam BPSK yang sudah dibentuk, dan ada beberapa BPSK di Kabupaten lain yang akan dibentuk. BPSK Sintang sendiri juga menangani persoalan sengketa konsumen di beberapa kabupaten tetangga yang belum memiliki BPSK.

“ Kendala kami hanya ada pada anggaran, dan sampai saat ini juga BPSK Kabupaten Sintang sekretariatnya masih menumpang di Disperindagkop Sintang. Harapan kami adalah BPSK dapat menjadi badan yang berkualitas, badan yang peduli akan konsumen di Kabupaten Sintang ”, harap Marwandy.

Pihak BPKN ( Badan perlindungan Konsumen Nasional ) dari Jakarta, juga menghadiri acara ini. Diwakili oleh Husein Indrajaya, selaku Sekretaris BPKN, yang bertindak sebagai narasumber acara, dan staf, Garibaldi Hata. Terkait anggaran, pihak BPSK Kabupaten Sintang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendatangkan pihak BPKN, pihak BPKN sendiri berinisiatif mengeluarkan anggaran sendiri untuk datang dari Jakarta ke Sintang dan kembali lagi ke Jakarta.   ( Rz )

ANTISIPASI KECURANGAN PEMILU, FORDEM-KALBAR KERAHKAN RATUSAN PEMANTAU KE SELURUH KALBAR

By On April 14, 2019




||www.beritakapuas.com||Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres yang dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April 2019 tidak luput dari pantauan Fordem-Kalbar. Organisasi yang sudah 15 tahun aktif melaksanakan kegiatan pemantauan ini  kembali menerjunkan ratusan personel kelapangan untuk memantau jalannya proses dan tahapan Pemilu dengan harapan tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mencederai proses demokrasi.

Ketua Umum Fordem-Kalbar, Erasmus Endi Dacosta menegaskan : " Sebagai informasi, kita sudah resmi dinyatakan sebagai Pemantau Resmi Pemilu 2019 lewat Sertifikat Akreditasi Nomor : 110/BAWASLU/IV/2019 yang dikeluarkan Oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 April 2019, wilayah pantauan kita meliputi seluruh wilayah Kalimantan Barat dan kelengkapan serta peralatan untuk bertugas di lapangan juga sudah kita terima secara resmi dari Bawaslu ", tegasnya.

“ Yang kita lakukan sekarang adalah tahap pemetaan wilayah-wilayah tertentu yang menurut laporan anggota kita di lapangan rentan terjadi kecurangan, tempat-tempat rawan itu sudah kita kantongi dan di sana akan kita tempatkan Personel Pemantau dengan sistem berlapis, bahkan 3 hari sebelum pencoblosan Personel Pemantau sudah kita kirim ke wilayah tersebut sebab ada indikasi potensi kecurangan bukan hanya terjadi saat pencoblosan tetapi diduga terjadi sebelum pencoblosan ", tegas Endi sapaan akrabnya.

Saat ditanya seputar tindaklanjut apabila ditemukan kecurangan Endi menegaskan : " Jika ada “ temuan ”, maka kita tetap mengikuti prosedur yang ada dan berlaku, ini negara hukum semua wajib taat dan patuh di hadapan hukum ", katanya menegaskan kembali.

Ditambahkannya : " Semua akan kita pantau, baik itu Penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu, oleh karena itu kita juga mengharapkan pasrtisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan di lapangan, identitas informan akan kita jaga kerahasiaannya demi investigasi lebih lanjut, jangan takut ", tegas Endi sambil menutup pembicaraan. 

SUDIRMAN APRESIASI DIBANGUNNYA JEMBATAN TUGUK

By On April 02, 2019






||www.beritakapuas.com||Desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir akan segera mempunyai jembatan rangka baja yang memiliki bentang 40 meter di atas sungai Ingar, dan mampu menampung beban sebanyak 8 ton muatan. Hal ini disambut baik warga setempat yang selama ini masih mengandalkan jembatan gantung.

Peletakan batu pertama jembatan rangka baja yang akan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 6 M ini dilakukan oleh Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med,PH pada hari Senin sore, tanggal 1 April 2019.

Hikman Sudirman, anggota DPRD Sintang yang juga merupakan wakil rakyat dari Kayan Hilir menanggapi positif hal tersebut. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut sudah lama menjadi impian warga setempat. Pembangunan jembatan tersebut juga sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perhuluan.

Ditambahkannya, pembangunan jembatan ini memiliki arti penting tidak hanya bagi masyarakat Desa Tuguk, namun juga sebagai penghubung antar desa di sekitarnya, termasuk menunjang perekonomian wilayah.

" Saya sebagai putera dari Kayan Hilir tentu merasa senang dengan keseriusan pemerintah kabupaten yang memperhatikan masyarakat di Desa Tuguk yang telah lama mendambakan terwujudnya pembangunan jembatan tersebut ", ungkap Hikman Sudirman gembira.

Adapun biaya pembangunan jembatan rangka baja ini berasal dari Pemkab Sintang sekitar Rp 3 M, dan sisanya Rp 3 M merupakan CSR dari PT. Gunas Grup Kalimantan Barat.

Menurut Jarot Winarno, Bupati Kabupaten Sintang, Pemkab Sintang tahun ini sudah mengucurkan dana sebesar Rp 900 juta lebih untuk realisasi jembatan ini, dan melalui dana ABT akan ditambah lagi tahun depan sebesar Rp 2 M.  ( Rz )

PRIHATIN UNBK NUMPANG, DEWAN ANJURKAN GANDENG SWASTA

By On April 02, 2019






||www.beritakapuas.com||Berkenaan dengan masih adanya sekolah di Kabupaten Sintang saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang menumpang ke sekolah lain, Bupati Sintang Jarot Winarno berharap supaya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan UNBK segera dipenuhi supaya ke depannya sudah tidak ada lagi sekolah yang menyelenggarakan UNBK dengan menumpang di sekolah lain.

“ Sarana dan prasarana pelaksanaan UNBK sebaiknya disediakan, sehingga tahun depan permasalahan ini tak lagi terjadi dan peserta didik dapat melaksanakan UNBK di sekolah sendiri. Saat ini kan masih ada sekolah yang menumpang atau bukan sekolah penyelenggara UNBK secara mandiri ”, ujarnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMAS Panca Setya Sintang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar.

Mendengar kabar tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih mengungkapkan seharusnya program pemerintah mengenai pelaksanaan UNBK harus diiringi dengan kesiapan baik sarana maupun prasarana penunjang. Untuk itu, Tuah menilai Pemerintah melalui instansi terkait dapat bekerja sama dengan pihak swasta sehingga pelaksanaan UNBK khususnya tingkat SMA/MA/SMTK dapat dilakukan secara mandiri di sekolah masing-masing.

“ Masih adanya sekolah yang melaksanakan UNBK secara tidak mandiri merupakan PR bagi Pemerintah. Saya harap, ke depannya pelaksanaan UNBK dapat digelar di sekolah sendiri agar siswa semakin siap dan mantap dalam mengikuti. Pemerintah dapat menggandeng pihak swasta jasa layanan internet untuk sekolah-sekolah di pedalaman sehingga pelaksanaan UNBK di daerah tersebut dapat dilakukan secara mandiri, baik dan lancar ”, pungkasnya.

Menurut Ernawati, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, tahun ini ada 3.372 peserta UNBK, yang berasal dari 41 SMA/MA/SMTK yang ada di Kabupaten Sintang. “ Dari 41 SMA/MA/SMTK yang ada di Kabupaten Sintang masih ada sekolah yang masih menumpang dengan sekolah lain yaitu, SMAN 1 Ketungau Tengah, SMTK Sinar Kasih dan SMA Tempunak “, tuturnya.  ( Rz )

KUCURAN DANA KELURAHAN, DPRD SIAP MENGAWASI

By On April 02, 2019






||www.beritakapuas.com||Kabupaten Sintang akan mendapatkan kucuran Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019. 16 Kelurahan yang ada masing-masing akan mendapatkan kisaran dana sekitar 300-400 juta rupiah. Sedangkan total Dana Kelurahan untuk kabupaten Sintang sebesar Rp 14 M.

“ Prinsip kami tidak masalah. Hanya saja, kami minta kelurahan yang akan menerima aliran dana ini harus siap terlebih dahulu segala sesuatunya ”, kata Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward saat menanggapi hal tersebut. 

Jeffray mengingatkan supaya para perangkat kelurahan mengoptimalkan dana kelurahan untuk memprioritaskan sarana dan prasarana daerah yang diambil oleh kelurahan masing-masing sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

Jika nantinya diperlukan, menurut Jeffray, bisa juga dibentuk tim pengawasan dari luar yang independen. Meskipun demikian, DPRD tetap siap mengawasi, namun warga juga wajib turut mengontrol penggunaan dana itu. Alangkah baiknya jika dana tersebut dikelola secara transparan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dana itu dimanfaatkan untuk apa saja dan apa saja hasilnya.

“ Yang kami ketahui, secara detail dana kelurahan itu akan diatur dalam peraturan Mendagri. Sejauh ini kami juga belum memegang juklak dan juknisnya. Kami akan langsung mempelajarinya setelah petunjuk itu sudah di tangan ”, ujar Jeffray.

Sementara itu, Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan bahwa dana kelurahan sudah masuk dalam batang tubuh APBD 2019. Dana kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 berjumlah 6, 14 Milyar Rupiah. 

Bila berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara , terungkap bahwa Dana Kelurahan harus dianggarkan untuk pendanaan kegiatan kelurahan , dengan angka 5 % ( lima persen ) dari APBD (  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  ) , setelah dikurangi DAK ( Dana Alokasi Khusus ). 
( Rz )

HIMBAU JANGAN GOLPUT, JEFFRAY AJAK MASYARAKAT TENTUKAN PILIHAN

By On April 01, 2019






||www.beritakapuas.com||Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward berharap pemilu serentak 17 April 2019 mendatang dapat berjalan dengan sukses. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang telah mempunyai hak pilih untuk datang mencoblos ke TPS masing-masing.

“ Jangan GOLPUT, tentukan pilihan mulai dari saat ini “, himbaunya.

Untuk pemilihan wakil rakyat baik pusat dan daerah, Jeffray menekankan masyarakat harus cermat. Masyarakat harus memilih yang betul-betul mampu memperjuangkan aspirasi dari masyarakat agar kedepan masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya. Karena hal tersebut penting, dengan demikian wakil rakyat yang duduk bisa menjadi pembawa aspirasi daerah masing-masing dan memanfaatkan hak-hak yang diberikan negara dengan sebaik-baiknya.

" Jangan karena uang, hak pilih kita gadaikan “, tegasnya.

Selain itu Jeffray berharap suasana di Kabupaten Sintang ini tetap kondusif sampai pelaksanaan pemilu serentak selesai. Dirinya mengakui eskalasi politik jelang pemilu ini semakin meningkat. Potensi gesekan dukungan di media sosial sangat keras. Namun diharapkan, kondisi itu tidak merambah ke kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 ( biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019 ) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten / Kota ) se Indonesia periode 2019 – 2024. Pemilu Legislatif tahun 2019 tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.
( Rz )

Contact Form

Name

Email *

Message *