HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

SIMONITA, TEROBOSAN DINKES PANTAU ALKES

By On May 31, 2019




||www.beritakapuas.com||Aplikasi Sistem Monitoring Alat Kesehatan ( Simonita ), diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, belum lama ini. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan monitoring Alat Kesehatan ( Alkes ) di sejumlah Puskemas dan satu Rumah Sakit Pratama Serawai.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Komisi C, Melkianus menyambut baik diluncurkannya aplikasi Sistem Monitoring Alat Kesehatan ( Simonita ) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini.
 
" Aplikasi yang sangat baik. Yang saya dengar, aplikasi ini dapat memberikan informasi ketika ada kerusakan Alkes, sehingga bisa segera ditindak lanjuti, bahkan aplikasi ini disebut sebut baru pertama ada di Indonesia , " ungkap Melkianus, Jumat ( 31 / 05 / 19 ).

Melkianus menambahkan, meskipun belum 100 persen bisa dipergunakan, namun dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu Dinkes Sintang dalam mendata dan memantau alat alat kesehatan yang ada.

" Memang saat ini progresnya sudah 80 persen, tinggal penyempurnaan. Kita berharap ke depan aplikasi ini dapat membantu Dinkes Sintang dalam mendata dan memantau Alkes , " kata Melkianus, politisi Partai Golkar ini.

Dirinya juga berharap, aplikasi yang rencananya dapat di download pada playstore juga dapat diterapkan menyeluruh di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh mengungkapkan, Aplikasi Simonita dibuat dilator belakangi dari persoalan lemahnya pemantauan Alkes. Apalagi, di Kabupaten Sintang memiliki 20 Puskemas yang sudah operasional, ditambah satu Rumah Sakit Pratama Serawai.

" Aplikasi ini dinilai penting dan akan sangat membantu dalam hal monitoring dan pemenuhan sarana prasarana alkes melalui informasi yang valid, juga tepat waktu. Apalagi, di Kabupaten Sintang memiliki 20 Puskemas yang sudah operasional, ditambah satu Rumah Sakit Pratama Serawai. Kita memilik alkes yang nilainya fantastis. Kalau dihitung, puluhan miliar. Ada lkes yang sudah lama, dan baru. Kami merasa, perlu untuk memantau kondisi alkes yang ada di puskemas. Oleh sebab itu, kami merasa Simonita sangat membantu , " ujar Linoh.

Linoh menambahkan, selama ini sistem pelaporan Alkes melalui Aplikasi Sarana dan Parasana Alat Keseahtan ( ASPAK ). Namun pelaporan itu sebatas tingkat kabupaten, hingga ke pusat. Sementara dengan adanya aplikasi Simonita, akan dapat memonitoring alkes dari setiap Puskemas.

“ Kalau Simonita ini kita memantau kondisi alat kesehatan berdasarkan laporan dari puskemas. Puskemas tinggal mengunduhnya di Play Store, dan bisa melaporkan secara realtime, dan kita bisa menanganinya secara cepat dan tepat , ” ujar Linoh lagi.
( Rz )

KURANG ANGGARAN, PERDA INISIATIF BELUM KELUAR

By On May 31, 2019




||www.beritakapuas.com||DPRD Kabupaten Sintang, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Sintang periode 2014 - 2019, ternyata belum mengeluarkan satu pun Peraturan Daerah yang dikeluarkan melalui hak inisiatif dewan. Hak mengajukan rancangan peraturan daerah, lazim disebut hak inisiatif, adalah hak yang dimiliki oleh DPRD untuk mengajukan rancangan Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Propemperda ). 

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim mengakui jika tidak ada produk hukum berupa Perda yang merupakan hak inisiatif DPRD Sintang. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan salah satu fungsi dewan yakni legislasi.

" Dari pihak Sekretariat Dewan memang memberikan dorongan kepada kita untuk membuat Perda yang murni dari inisiatif dewan. Tapi memang kita memiliki kendala. Kendalanya adalah tidak adanya ketersediaan anggaran untuk melakukan pembahasan , " ujar Terry, Jumat ( 31 / 05/ 2019 ).

Namun dirinya mengakui, jika sebenarnya ada satu raperda inisiatif dewan yang tahun lalu disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) Tahun 2018.

“ Kalau tidak salah, raperda inisiatif tersebut tentang perlindungan dan pelestarian alam serta 14 raperda yang akan dibahas DPRD Sintang bersama eksekutif. Hanya saja raperda inisiatif tersebut belum ada kelanjutannya. Kita memang fokus untuk membahas pada perda yang diusulkan eksekutif , ” tambah Terry.

Terry mengatakan, sebenarnya penentuan arah kebijakan untuk kepentingan daerah bukan lah terletak pada keharusan membuat perda perda yang banyak, akan tetapi pencocokan sumber daya alam maupun manusia lebih diperhitungkan, agar daerah itu dapat menyesuaikan kemampuan pada anggaran pendapatan daerah.

" Ya, itu semata mata agar kebijakan daerah efektif, efisien, dan accountability, maka dibutuhkan rencana yang matang dengan kadar waktu jangka setahun, menengah, dan panjang , terkonsepkan dalam draf rencana kerja , " ujar Terry.

Faktor adanya peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat juga sebagai bahan refrensi daerah atas kepatuhan terhadap aturan hukum yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerahnya. Dirinya berpendapat, persoalan  anggota DPRD tidak hanya diukur dengan kuantitas, melainkan kualitas perda yang dihasilkan.

“ Jadi jangan melihat dari perda inisiatif saja, tetapi juga harus dilihat berapa perda yang sudah dibahas dan disahkan bersama antara legislatif dan eksekutif , " ucap Terry.
( Rz )

DEWAN DUKUNG DAMKAR SOSIALISASIKAN KARHUTLA

By On May 31, 2019




||www.beritakapuas.com||“ Seperti kita ketahui bersama, beberapa tahun lalu beberapa wilayah di Kabupaten Sintang merupakan wilayah yang mengalami karhutla ( kebakaran hutan dan lahan ) yang cukup besar pada setiap musim kemarau. Nah, daerah tersebut harus menjadi perhatian utama dalam pencegahan karhutla , ” ujar Heri Jamberi, Jumat ( 31 / 05 / 19 ).

Menyikapi upaya yang dilakukan Damkar Sintang yang menggelar sosialisasi dan simulasi kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai beberapa waktu lalu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sintang tersebut menyatakan mendukung sepenuhnya.

“ Kegiatan sosialisasi semacam ini perlu terus ditingkatkan, khususnya di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk tindakan pencegahan dini agar terhindar dari kabut asap , ” ujar Heri.

Selain menggalakkan kegiatan sosialisasi, juga diupayakan untuk dilakukan pemetaan desa atau wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan pada setiap musim kemarau tiba. Menurutnya, dengan adanya pemetaan tersebut, akan dapat diketahui wilayah mana saja di Kabupaten Sintang yang paling rawan terjadi karhutlanya, sehingga dapat dilakukan berbagai antisipasi dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dalam pencegahan dini karhutla.

“ Jadi dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan dalam musim kemarau, kawasan hutan, lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dapat terhindar dari  kebakaran , sehingga tidak menimbulkan kabut asap yang banyak merugikan perekonomian serta kesehatan , ” ungkap Heri lagi.

Kasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran, Yudius mengatakan, kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari  upaya pihaknya dalam memberikan edukasi untuk pencegahan kebakaran khususnya lahan dan pemukiman.

“ Kita mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat, khususnya yang ada di Desa Sungai Pukat dapat menggunakan berbagai peralatan yang mereka miliki untuk menangani kebakaran , ” kata Yudius.

Diungkapkan, bahwa desa Sungai Pukat adalah desa pertama yang mendapatkan sosialisasi dan simulasi pencegahan Karhutla. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melaksanakan di desa desa lainnya, terutama yang rawan terjadinya karhutla ini.

“ Tentunya sosialisasi dan simulasi ini tidak sebatas di sini saja. Kita berencana untuk melaksanakan di tempat lainnya yang berpotensi tinggi akan terjadinya karhutla. Desa Sungai Pukat adalah desa pertama yang menjadi sasaran kegiatan kita , ” ungkap Yudius.
( Rz )

DEWAN MINTA PERGERAKAN POL PP LEBIH MAKSIMAL

By On May 30, 2019




||www.beritakapuas.com||Syahroni meminta supaya Polisi Pamong Praja lebih meningkatkan peran dan memaksimalkan lagi kinerjanya. Misalnya pada penegakan himbauan Bupati berupa surat edaran terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman selama bulan Ramadhan kepada para pemilik usaha yakni cafe, warkop, rumah makan, permaianan, rumah kost dan warnet.

" Saya masih melihat para pemilik usaha belum sepenuhnya mengindahkan edaran dari Bupati Sintang. Masih ada pemilik usaha seperti tempat karaoke yang buka di bawah pukul 21.00 WIB dan tutup di atas pukul 00.00 WIB. Jadi, disinilah peran dari Pol PP untuk memberikan peringatan kepada para pemilik usaha yang masih bandel , " ujar Syahroni, anggota DPRD Kabupaten Sintang ini, Sabtu ( 30 / 05 / 19 ).

Ketua Komisi A DPRD Sintang tersebut mengharapkan peran dari Polisi Pamong Praja atau Pol PP sebagai pemelihara dan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah, bersama unsur terkait untuk lebih intens lagi melakukan kegiatan yang sifatnya non yustisi ke tempat tempat kost, penginapan dan hotel.

" Terlebih tempat tempat kost, karena disinyalir jadi ajang seks bebas anak muda bahkan mungkin juga transaksi narkoba , " tambah Syahroni.

Kasi Pengamanan dan Pengawalan Satpol PP Sintang, Budiyonomenyatakan terkait dengan masih adanya tempat usaha yang bandel dan tidak menaati edaran Bupati, dia menegaskan pihaknya akan memberikan tindakan.

" Jelas kita akan berikan tindakan dengan cara yang persuasif atau jika masih juga membandel jelas akan kita tutup , " kata Budiono yang juga Pelaksana Tugas Kabid. Tibum.

Diungkapkan Budiono juga, pihaknya selama bulan Ramadhan ini juga melakukan monitoring di tempat tempat di mana menjadi ajang berkumpulnya anak muda. Bahkan pihaknya pada Sabtu ( 11 / 05 / 19 ) telah mengamankan belasan anak punk yang tengah mengamen di sejumlah warkop Lintas Melawi.

" Kami pada hari Sabtu lalu telah mengamankan sebelas anak punk di Lintas Melawi yang kedapatan sedang mengamen. Atas laporan para pemilik usaha yang merasa kehadiran mereka mengganggu pengunjung, maka kami langsung mengambil tindakan , “ jelasnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, serta pembinaan, mereka dipulangkan ke daerah masing masing.

" Yang berasal dari Sintang, langsung kita serahkan ke orangtua mereka sekaligus juga memberikan penerangan kepada orangtua mereka , " ujar Budiono.
( Rz )

TUAH MINTA DIKNAS SEGERA AKOMODIR SERTIFIKASI KEPSEK

By On May 29, 2019




||www.beritakapuas.com||Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ( GTK ) Kemendikbud, dari 311.933 Kepala Sekolah yang ada, baru 81.904 Kepsek yang memiliki sertifikat diklat atau sertifikasi profesi mereka sebagai Kepsek. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) mengungkapkan belum banyak Kepala Sekolah  yang memiliki sertifikat diklat yang menentukan profesionalitasnya.

Mendengar hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih, sangat menyayangkan jika sebagian besar Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Sintang belum memiliki sertifikat diklat yang menentukan profesionalitasnya.

" Ya, ini tentu sangat disayangkan jika demikian faktanya. Ini juga merupakan keprihatinan tersendiri, sementara tugas utama kepala sekolah adalah menjadi pemimpin yang sekaligus menjadi manejer , " kata Tuah, politisi PDI Perjuangan ini, Rabu ( 29 / 05 / 19 ).

Tuah Mangasih mengatakan, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. 

" Jadi sebagai seorang profesional guru diwajibkan menguasai 4 kompentensi , yaitu kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional  sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri , " ungkap Tuah.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk dapat melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam peraturan bagi calon Kepala Sekolah.

" Untuk itu, Kepsek yang belum memiliki sertifikat diklat maka perlu upaya peningkatan kompetensi melalui lembaga penyelenggara diklat. Jika memang ada kendalanya, mungkin terkait anggaran, tentu pihak Diknas dapat menyampaikannya dan tidak mungkin akan ditolak karena ini adalah amanah undang undang , " tambah Tuah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus Jukardi, mengakui perihal sertifikasi tersebut. Bahkan diklat yang dimaksudkan sudah lima tahun ini tidak dilaksanakan.

" Kita akui itu benar, bahkan di wilayah kita banyak. Dan Diklat Cakap sudah hampir lima tahun belum pernah lagi dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. P4TK adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , " jelas Jukardi.

Jukardi juga menambahkan, hampir semua daerah di Indonesia belum dapat menerapkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 9 April 2018, di mana Kepala Sekolah wajib memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah sebagai syarat profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, yakni manajerial, supervisi dan pengembangan kewirausahaan.

" Diklat Calon Kepala Sekolah sebagai penyelenggaranya adalah Lembaga P4TK sangat terbatas jumlah nya, bahkan Sintang pun belum mendapat jatahnya, terakhir tahun 2015 bekerjasama P4TK dan LPMP. Sehingga untuk penempatan Kepala Sekolah kita yang belum memiliki Sertifikat Cakap,  kita ikut sertakan dalam Penguatan Kepala Sekolah , “ ujar Jukardi.

“ Belum lagi untuk daerah di pedalaman banyak yang tidak siap untuk ditempatkan di daerah tersebut. Ya mau tidak mau akhirnya kita megambil cara siapa yang siap untuk ditugaskan di daerah tersebut,  minimal S1 dan Gol 3,  untuk masalah Cakap Kepala Sekolah kita abaikan dulu , " kata Jukardi.
( Rz )

JELANG LEBARAN, TUKARKAN UANG DI TEMPAT RESMI

By On May 29, 2019




||www.beritakapuas.com||Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat mengatakan, untuk penukaran uang selama Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, total seluruh Kalbar disiapkan sebanyak Rp 4,1 triliun. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya, karena hitung hitungan BI, kebutuhan uang di Kalbar sejumlah itu, dan jika pun nanti melampaui jumlah tersebut, Bank Indonesia sudah siap.

Adapun titik penukaran uang di seluruh Kalimantan Barat sebanyak 70 titik dan 28 titik di antaranya selain di Pontianak, juga di beberapa daerah yaitu di Mempawah, Sambas, Sanggau dan Melawi. Sedangkan 42 titik  berapa di empat Kas Titipan ( Kastip ) BI, yaitu di Singkawang, Ketapang, Sintang dan Putusibau. 

Layanan penukaran uang dimulai pada tanggal 20 Mei hingga 29 Mei 2019. Layanan tersebut dibuka pada pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB.

Menyoroti hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Lebaran 1440 Hijriah.

" Masyarakat harus semakin waspada karena modus pemalsuan uang yang biasanya marak terjadi pada waktu waktu meningkatnya kesibukan masyarakat melakukan transaksi jual beli , " kata Jeffray, Rabu ( 29 / 05 / 19 ).

Terlebih lagi, sekarang telah memasuki H-6 Lebaran sehingga tingkat peredaran uang semakin meningkat. Selain itu juga karena semakin bermunculan tempat dan jasa jasa penukaran uang tidak resmi yang mana saat seperti itu modus pemalsuan uang lebih marak dilakukan.

" Kita harus bisa membedakan karakteristik uang asli dan palsu dengan melakukan 3D. Khusus masyarakat yang membutuhkan jasa penukaran uang pecahan sebaiknya dilakukan di tempat resmi, seperti bank , " kata Jeffray.

Hal itu karena tingkat kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli selama Ramadhan dan Idul Fitri semakin tinggi, sehingga rawan dimanfaatkan pengedar uang palsu untuk melancarkan aksinya.

“ Menukarkan uang di tempat resmi berarti berupaya mengantisipasi peredaran uang palsu. Saat transaksi pun juga harus lebih teliti karena belanja adalah salah satu modus peredaran uang palsu , " kata Jeffray.

Jeffray berharap pihak berwajib secara berkala terus melakukan langkah langkah antisipasi peredaran uang palsu, sehingga kerugian masyarakat akibat peredaran uang tersebut dapat ditekan.

" Untuk itu masyarakat harus selalu meneliti keaslian uang, yakni dengan prinsip tiga D, dilihat, diraba dan diterawang. Manfaatkan lokasi lokasi jasa penukaran uang yang resmi seperti yang disiapkan pihak bank. Apalagi biasanya mendekati Lebaran perbankan membuka loket khusus penukaran uang , " kata Jeffray.
( Rz )

TUJUH KALI WTP, ORANG SINTANG BOLEH BANGGA

By On May 28, 2019




||www.beritakapuas.com||Kegembiraan diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward yang bersama Bupati Sintang Jarot Winarno, menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 yang di serahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat. Jeffray Edward sangat memberikan apresiasi atas kembalinya Kabupaten Sintang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) ke tujuh kalinya dari BPK RI. 

" Kita sangat bersyukur karena kita kembali mendapatkan predikat WTP untuk yang ke tujuh kali. Harapan kita predikat ini dapat dipertahankan, kemudian apa yang masih kurang dalam penyelenggaraan administrasi dapat semakin diperbaiki sehingga ke depannya hasil yang kita dapatkan ini bisa terus berlanjut , " ungkap Jeffray, Selasa ( 28 / 05 / 19 ).

Masyarakat Kabupaten Sintang boleh berbangga karena Kabupaten Sintang kembali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 7 kalinya. Jeffray berharap ke depannya hal tersebut harus terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan masukan dari pada BPK RI. Jefray berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terus membenahi sistem administrasi terutama dalam temuan LHP BPK harus dapat di tindak lanjuti.
Kendati demikian, Jeffray melihat Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berusaha untuk memberikan monitoring terhadap anggaran dengan baik dan sudah mengusahakan semua rekomendasi dari BPK bisa ditindak lanjuti dan diselesaikan dengan baik.

“ Saya melihat dalam tindakan daripada inspektorat terutama leading sektor untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten Sintang kita sebagai DPRD melihat, apapun yang menjadi temuan temuan yang direkomendasikan BPK ini selalu ditindak lanjuti, selalu disurati kepada seluruh dewan yang ada terutama untuk DPRD , " ujar Jeffray, politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan dirinya sangat bersyukur Kabupaten Sintang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian ke 7 kalinya dari BPK RI. Menurutnya itu merupakan salah satu bentuk dari sinergitas, baik itu antar jajaran pemerintah daerah dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan juga sinergitas pemerintah daerah bersama legislative yang sangat baik untuk pembangunan Kabupaten Sintang.

“ Alhamdulillah kita masih mendapat opini WTP yang ke 7 kali, tetapi tentu seperti pesan kepala perwakilan BPK tadi bahwa yang sudah WTP itu masih banyak aspek aspek yang perlu disempurnakan terutama manajemen aset temuan temuan di berbagai kegiatan pembangunan, lalu dana BOS dan lain sebagainya lah , " ungkap Jarot.

Jarot berharap dengan mendapatkan WTP kembali, hal itu akan terus menjadi semangat jajaran pemerintah daerah untuk lebih giat lagi bekerja dalam mewujudakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sintang dan terus berupaya memperbaiki apa apa yang menjadi masukan dari BPK RI.
( Rz )

BPOM KALBAR SIDAK KE SINTANG, DEWAN MINTA PERIKSA JUGA MINIMARKET

By On May 28, 2019




||www.beritakapuas.com||Ketua Komisi C DPRD Sintang, Heri Maturida, mengapresiasi langkah sidak yang dilakukan BBPOM ( Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ) Pontianak, guna menjamin bahwa makanan yang dijual serta dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan memang terjamin dan bebas dari bahan berbahaya.

" Saya dapat info kalau BBPOM turun ke Sintang untuk uji lapangan terhadap makanan yang dijual selama Ramadhan. Kita apresiasi langkah tersebut, karena memang seharusnya dilakukan. Kita berharap makanan dan minuman yang dijual itu layak dikonsumsi masyarakat , " ujar Heri, Selasa ( 28 / 05 / 19 ).

Namun dirinya juga meminta agar pemeriksaan tidak saja terhadap makanan dan minuman yang dijual masyarakat di pasar ataupun tempat tertentu, akan tetapi juga yang di toko dan minimarket yang ada di kota Sintang.

" Mumpung ada di Sintang, ya sekalian saja periksa makanan yang dijual di toko ataupun minimarket, karena sudah mendekati hari raya, penjualan kue kering dan basah sudah mulai marak , " pinta Heri.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ( BBPOM ) Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap sejumlah makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat selama bulan Ramadhan. Kabag. TU BBPOM Pontianak, Dia Purnawati selaku pimpinan rombongan yang berjumlah 6 orang mengatakan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah untuk melindungi konsumen dari makanan yang mengandung bahan berbahaya serta fisik lainnya.

" Jadi kita mengamankan masyarakat supaya jajanan yang mereka makan itu terlindungi dari bahan bahan berbahaya yang dilarang kemudian juga dari bahaya fisik , " ungkap Dia.

Dia mengatakan, pihaknya mengambil sampel makanan dan minuman untuk dilakukan pemeriksaan, di tempat tempat penjualan yang ramai dikunjungi masyarakat konsumen.

" Kita pilih tempat tempat yang jualannya sangat banyak ramai didatangi oleh masyarakat. Untuk hari ini tempat tempatnya kita pilih ada tiga yakni di depan rumah sakit, simpang polres juga di halaman masjid Al Hikmah dan setiap tempat kita beli, totalnya 33 sampel makanan. Makanan makanan yang kita pilih itu patut diduga mengandung atau ditambahkan bahan bahan berbahaya , " jelas Dia.

Menurut Dia, ada empat parameter yang menjadi ukuran bahwa makanan tersebut masuk kategori mengandung kimia.

" Intinya makanan makanan yang diduga mengandung atau ditambahkan bahan lain misalnya boraks, formalin, metanil yellow dan rhodamin. Itu parameter yang kita uji. Dan hasil pemeriksaan terhadap sampel di depan rumah sakit, dan dua tempat lainnya, alhamdulillah negatif,  tidak kita temukan bahan yang dimaksud. Aman dikonsumsi. Tapi jika ada temuan maka kita akan panggil penjualnya dan akan dilakukan pembinaan , " jelas Dia kembali.

Selain tempat penjualan juadah Ramadhan, pihak BBPOM, juga melakukan inspeksi ke 7 pedagang pangan ritel modern, salah satunya Holiday Mart. Hal tersebut senada yang diminta Ketua Komisi C DPRD Sintang.

" Tujuannya memastikan produk pangan yang beredar menjelang hari raya Idul Fitri sudah memenuhi ketentuan , " ungkap Dia Purnawati.

Dalam melakukan kegiatan ini, BBPOM juga menggandeng instansi lainnya yakni Pol PP, Disperindagkop dan UKM serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Pihak BBPOM juga membagikan brosur kepada para pedagang.
( Rz )

BANYAK YANG KESULITAN, DEWAN DUKUNG PEMERINTAH SEDERHANAKAN LAPORAN DANA DESA

By On May 28, 2019




||www.beritakapuas.com||Menurut Markus Jembari,  faktor utama yang menjadi sumber permasalahan sulitnya laporan dana desa adalah minimnya Sumber Daya Manusia ( SDM ), serta pemahaman perangkat desa di bawah atas mekanisme pelaporan. Hal tersebut disampaikan anggota komisi A DPRD Kabupaten Sintang tersebut terkait kesulitan dari para Kades dalam membuat laporan penggunaan ADD. Markus mendukung upaya pemerintah yang berencana untuk menyederhanakan sistem pelaporan.

" Dana desa sumber dananya dari APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) sehingga pola pertanggung jawabannya masih menggunakan sistem akuntansi pemerintah. Kita ingin pelaporan dana desa sesederhana mungkin. Presiden sudah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menyusun pola laporan dana desa agar lebih sederhana. Kita mintakan dari dinas terkait untuk dapat melakukan pendampingan terhadap desa yang mengalami kesulitan , " kata Markus, Senin ( 27 / 05 / 19 ).

Pelaporan dana desa yang mengikuti sistem akuntansi pemerintahan masih menjadi permasalahan bagi sejumlah kepala desa. Pasalnya keterbatasan pada sumber daya manusia menyebabkan adanya masalah dana desa. Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan pendampingan ekstra terhadap desa yang mengalami kesulitan terhadap proses perencanaan hingga pelaporan guna menghindari permasalahan yang kemungkinan terjadi. Selain itu Markus juga meminta agar desa desa dalam pelaporan SPJ nya harus jelas dan transparan serta sesuai dengan mekanisme.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua P-apdesi yang juga Kepala Desa Jerora I, Pian, tidak menampik adanya kesulitan yang dihadapi para perangkat desa terkait pelaporan yang dimaksudkan. Namun dirinya menegaskan kesulitan tersebut timbul lebih karena adanya ketidakpahaman saja.

" Dulunya memang kita mengakui ada kesulitan dalam hal pelaporan, tapi menurut saya sekarang tingkat kesulitannya tidak terlalu signifikan, karena pemerintah sendiri sudah menyiapkan beberapa peluang untuk sistem pelaporan, bahkan kita diberikan dispensasi waktu , " ungkap Pian.

Hanya saja kendalanya, bukan pada masalah kesulitan dalam pelaporannya, akan tetapi pusat yang masih menentukan sistem kolektif.

" Kongkritnya begini, untuk mengajukan pencairan dana desa tahap kedua atau ketiga, realisasi kegiatan capaiannya harus 75 persen dari seluruh desa di satu kabupaten, baru kita bisa cairkan. Persoalannya, ada desa yang capaian kegiatannya tidak sampai 75 persen. Nah inikan jadi masalah bagi desa yang sudah , " ungkap Pian.

Terkait masalah NPWP pada saat dilakukan belanja modal yang dimintakan dalam pelaporan, menurutnya sudah merupakan kewajiban yang harus juga disampaikan oleh perangkat desa.

" NPWP itu kan wajib dan merupakan bagian dari sistem pelaporan. Jadi pihak desa juga harus dapat membantu pemerintah bagi mereka yang membuka usaha karena pemilik usaha sudah mendapatkan profit dari barang yang dijual. Kita menggunakan keuangan negara, jadi pertanggungjawabannya harus jelas. Toh mengurus NPWP juga tidak mengeluarkan biaya , " jelas Pian.

Ketua P-apdesi Kabupaten Sintang ini juga mengatakan, dari data yang ada, saat ini ada sekitar 40 desa yang belum menyampaikan SPJ nya dari total 390 desa yang tercatat di pusat. Untuk itu dirinya menghimbau  agar desa desa supaya memperhatikan jadwal kapan SPJ terakhir harus dilaporkan, agar tidak mengganggu desa lain yang patuh pada laporannya.
( Rz ) 

RATUSAN PNS AKAN  PENSIUN, DEWAN MINTA SEGERA ROMBAK JABATAN

By On May 27, 2019




||www.beritakapuas.com||Meskipun mutasi jabatan sepenuhnya hak Bupati sebagai Kepala Daerah, namun dewan meminta agar pelaksanaan mutasi dan rotasi segera dilakukan secepatnya agar kekosongan jabatan bisa terisi. Hal ini mengingat berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sintang, terdapat 200 ASN di Kabupaten Sintang yang pada tahun ini menjalani masa pensiun.

" Kita harapkan Pemkab Sintang untuk segera melakukan pengisian jabatan yang nantinya kosong karena pejabat sebelumnya pensiun, termasuk jabatan Plt harus segera didefinitifkan. Jadi jangan ada penundaan atau menunda nunda. Saya dengar setelah Lebaran nanti akan dilaksanakan, ya mudah mudahan saja , " ujar Jeffray, Senin ( 27 / 05 / 19 ).

Ketua DPRD Kabupaten Sintang tersebut juga meminta Pemerintah Daerah agar kekosongan jabatan yang ada tersebut untuk segera dipersiapkan penggantinya, termasuk jabatan kosong yang dipegang oleh Pejabat Pelaksana Tugas atau Plt. Terkait jabatan kosong di lingkungan Sekretariat Daerah yang saat ini dipegang oleh Pejabat Pelaksana Tugas yakni Bagian Kesra harus segera didefinitifkan. Ia menilai, apabila jabatan dirangkap oleh pejabat lain akan mengganggu kinerja dan tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan.

" Jadi tidak ada alasan memperlambat proses mutasi dan rotasi, karena assessment PNS sudah dilakukan, hanya tinggal pelantikan bagi pejabat yang dimutasi dan rotasi , ” ungkap Jeffray.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Sintang, Palentinus mengungkapkan beberapa waktu lalu bahwa pengisian jabatan untuk Kepala OPD sudah dilakukan proses assessment dan wawancara.

" Kita sudah lakukan assessment dan wawancara. Hasilnya juga sudah kita sampaikan ke Bupati untuk meminta usulannya. Jika sudah ada persetujuan dari Bupati tinggal menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara , " ungkap Palentinus.

Palentinus menambahkan, terkait permintaan berbagai pihak untuk sesegera dilakukan pengisian jabatan kosong, bukan pihaknya yang punya kewenangan melakukannya ataupun mendesaknya.

" Kami tidak bisa memastikan waktunya, karena semua tergantung persetujuan Bupati dan KASN. Bisa cepat, mungkin juga bisa lambat," kata Palentinus.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Sintang ini juga menyampaikan, sebanyak 200 ASN di lingkungan Pemkab Sintang yang pada tahun ini yang akan pensiun. Terbanyak ada di eselon II.

" Dari data kita ada 200 an orang ASN yang pensiun tahun ini. Rinciannya adalah sebanyak 164 dari eselon II, 4 orang dari eselon III, kurang lebih 9 orang dari eselon IV. Selebihnya ada 23 orang dari fungsional dan guru , " jelas Palentinus.
( Rz )

GAJI GURU PAUD DI BAWAH UMR, PEMERINTAH DIMINTA PERHATIKAN KESEJAHTERAAN

By On May 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Mengingat banyak guru Paud yang bergaji rendah, bahkan di bawah UMR dan di bawah upah buruh umumnya, mengusik perhatian kita semua. AAnggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih berharap ada peningkatan penghasilan yang diterima oleh para guru Paud baik yang formal maupun non formal.

" Seharusnya sesuai dengan UMR lah.  Jika dibandingkan para buruh dan standar UMR, gaji mereka tentu tidak ada apa apanya. Dapat dibayangkan dengan gaji segitu tentu tidak akan cukup membiayai kebutuhan sehari hari para guru, terlebih jika mereka telah berkeluarga , ” kata Tuah, politisi PDI Perjuangan yang pada Pileg 2019 kembali terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode 2019 - 2024.
 
Tuah Mangasih menambahkan, kondisi riilnya bahwa penyelenggara PAUD dan TK sebagian besar dilakukan oleh Swasta di bawah Yayasan atau Lembaga Keagamaan yang pastinya untuk membayar gaji tentunya disesuaikan dengan kondisi anak didik yang ada.

" Mereka yang di swasta otomatis harus menyesuaikan kondisi baik tenaga pendidik formal maupun non formal. Yayasan atau lembaga yang mengelola Paud dan TK tentunya membayar gaji sesuai dengan kemampuan mereka. Miris memang, dan ini harus ada solusi dari pemerintah juga , " ujar Tuah.

Jika tidak ada peran pemerintah terkait dengan kesejahteraan dari para pengajar di Paud dan TK, dirinya mengkhawatirkan akan banyak lulusan pendidikan keguruan enggan menjadi guru PAUD, dan memilih bekerja di tempat dan bidang lain yang dinilai memiliki masa depan yang lebih menjanjikan.

" Pemerintah harus ada program untuk membantu guru guru tersebut sehingga penghasilannya layak. Padahal peranan mereka sangat penting dalam perkembangan anak, yang tidak hanya secara akademis, melainkan juga terkait psikologis yang membentuk karakter. Karena dari kecil diajarkan dengan baik konsep kebangsaan dan karakter moralitas kepada anak anak. Pengajaran yang akan mempengaruhi perkembangan anak di masa yang akan datang , “ ungkap Tuah Mangasih.

Menurut Ketua Lembaga Paud Imanuel, Pdt. Kadarusno Edut, M.Th, untuk staf pengajar di Paud Imanuel, pihaknya hanya mampu membayar gaji Rp 5.00.000,- per bulannya.

" Kami membayar atau menggaji para pengajar per bulannya 500 ribu. Memang kami akui di bawah standar UMR yang berlaku. Hanya itulah kemampuan kita, di samping juga harus memikirkan perlengkapan untuk anak didik yang belum begitu banyak , " kata Kadarusno, di sela kegiatan acara Wisuda dan Pelepasan Anak Didik Paud Layanan TK Imanuel Angkatan IV, Sabtu ( 25 / 05 / 19 ).
( Rz )

DEWAN HARAP CPNS DAN P3K AKOMODIR GURU PAUD DAN TK

By On May 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih, sangat mengapresiasi jika para guru Paud / TK dapat menjadi PNS atau P3K.

" Saya sangat mendukung jika Pemerintah dapat memberikan ruang dalam formasi CPNS untuk para guru Paud dan TK minimal ya masuk dalam rekrutmen P3K , " ujar Tuah, politisi PDI Perjuangan ini, Sabtu ( 25 / 05 / 19 ).

Diakuinya, sebenarnya ada juga guru Paud dan TK yang berstatus PNS, namun jumlahnya tidak banyak.

" Saya yakin ada yang berstatus PNS, mungkin jumlahnya tidak banyak dan itu juga ada di Paud dan TK negeri pastinya. Saya tidak tahu persis berapa jumlah guru Paud dan TK dengan status PNS dan apakah mereka dari K2. Mungkin BKPSDM yang lebih tahu datanya , " kata Tuah Mangasih.

Sementara terkait dengan status guru Paud dan TK yang lama mengajar di swasta, Tuah Mangasih katakan memang agak sulit. 

" Ini saya kira memang agak sulit. Permasalahannya jika mereka yang selama ini mengajar di swasta dan ingin PNS ya harus ikut test dan tergantung umur serta ketersediaan formasinya. Ini berbeda jika mereka mengajar di negeri dan masuk dalam K2 mereka bisa ikut di P3K. Saya pikir untuk yang swasta tergantung kebijakan dari Yayasan atau pihak pengelolanya , " ujar Tuah.

Harapan menjadi PNS atau P3K ini tentunya juga menjadi keinginan para guru Paud yang ada di seluruh Indonesia, akan tetapi setiap ada pembukaan CPNS tidak ada formasi untuk para guru Paud ini. Kalaupun tak CPNS, minimal para guru Paud ini ingin dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

" Setiap ada tes CPNS, kami selalu tidak bisa ikut, karena tidak ada formasi bagi guru TK / PAUD. Sekarang, pemerintah sudah membuka peluang rekrutmen PPPK, kami berharap, ada kebijakan membuka formasi bagi guru TK / PAUD , “ demikian ucapan seorang guru PAUD yang mengajar di Paud Layanan TK Imanuel, yang sudah dua tahun mengajar, di sela acara wisuda pelepasan siswa Angkatan ke IV Paud Layanan TK Imanuel, Sabtu ( 25 / 05 / 19 ).

Hanya saja dirinya pesimis karena PPPK ini kabarnya hanya untuk mereka yang sudah menjadi tenaga honorer K2.
( Rz )

APRESIASI LANGKAH BUPATI, DEWAN PERCAYA MASYARAKAT RASIONAL

By On May 25, 2019




||www.beritakapuas.com||Langkah cepat Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, dan Polri dalam menyikapi rusuh massa pasca Pemilu Serentak 2019 mendapatkan apresiasi dari DPRD Kabupaten Sintang.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward memuji langkah yang diambil oleh Bupati Sintang, dengan mengumpulkan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, beserta aparat TNI POLRI, guna menyikapi tensi politik di tanah air, pasca diumumkannya hasil Pilpres pada 21 Mei 2019, serta aksi rusuh di Jakarta dan juga di Pontianak.

" Saya berterimakasih kepada Bupati Sintang, para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat serta TNI POLRI, yang telah bertemu dan saling sepakat untuk tetap mempertahankan situasi dan kondisi daerah pasca rusuh di Jakarta dan Pontianak terkait hasil Pilpres , " ujar Jeffray, Sabtu ( 25 / 05 / 2019 ).

Jeffray percaya, masyarakat di Kabupaten Sintang lebih mengedepankan rasional ketimbang emosional dalam menyikapi situasi.

" Saya percaya masyarakat Sintang sangat menjunjung tinggi demokrasi, sehingga apapun perbedaan dalam pilihan dan hasilnya dapat disikapi dengan rasional dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi Jakarta dan Pontianak , " kata Jeffray, politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya juga sekaligus berpesan, agar masyarakat Sintang yang memiliki keluarga di Pontianak agar dapat memberikan pencerahan sehingga tidak termakan provokasi segelintir oknum yang memang sengaja menciptakan kondisi labil.

Seperti diketahui, rusuh massa di Jakarta, juga berimbas ke ibukota Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Sekumpulan massa melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pembakaran dan perusakan terhadap sejumlah fasilitas, khususnya yang ada kaitan dengan Polisi. Massa tak dikenal membakar 2 pos polisi dan memblokir jembatan Kapuas I. Juga menyerang polisi pakai batu. 

Atas dasar itulah Bupati Sintang bersama tokoh masyarakat dan agama dengan menggandeng aparat TNI dan Polri melakukan pertemuan. Bupati memberikan arahan terkait dengan situasi pasca pemilu. Hal ini dilakukan untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan yang ada di Kabupaten Sintang.

“ Kita berharap bahwa kerusuhan yang ada di Jakarta dan Pontianak tidak menyebar ke daerah Sintang khususnya. Dan jangan sampai juga ke Sintang, tadi kita juga sudah mengkaji hal ini bersama TNI dan Polri tentunya , ” ucap Jarot Winarno.

Namun, Jarot mengatakan masyarakat tak boleh lengah dan terus tetap menjaga kondusifitas dengan tidak menyebar hoax atau kabar bohong.

" Utamakan tabayun dulu dengan informasi yang kita terima, jangan main sebar sebar saja. Dan jangan sampai kita juga turut dalam menyebarkan ujaran kebencian dan menyulut emosi antar masyarakat , ” tambah Jarot.

Tak kalah penting, Jarot juga menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa setiap elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang sudah sepakat untuk terus menjaga stabilitas dan kondusifitas di lingkungan masyarakat.

“ Situasi Sintang saat ini kondusif dan akan terus kita jaga, karena sebentar lagi lebaran, kumpul kumpul dengan keluarga dan saling memaafkan , ” ujar Jarot.
( Rz )

SEMINAR NASIONAL PERBATASAN, DEWAN INGIN RAKYAT PERBATASAN TIDAK TAKUT BERDAGANG

By On May 24, 2019




||www.beritakapuas.com||Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang menggelar kegiatan Seminar Nasional Daerah Perbatasan  dalam rangka Dies Natalis ke 8 Tahun 2019 di Pendopo Bupati Sintang, Jumat ( 24 / 05 / 19 ). Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut Bupati Sanggau Paulus Hadi. S.IP,M.Si, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero, SH, Guru Besar  Hukum Pidana Universitas Jember Prof. Dr. Arief Amrullah, SH,M.Hum, Direktur HSR Bekraf Indonesia Dr. Sabartua Tampubolon, SH,MH dan Dekan Fakultas Hukum Untan Pontianak Dr. Syarif Hasim Azizurrahman, SH,M.Hum.

Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni menyambut baik dilaksanakannya Seminar Nasional Tentang Perbatasan yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang ini, di mana seminar ini dilaksanakan dalam rangka ulang tahun ke VIII Fakultas Hukum Unka. Menurut politisi PKB ini, tema yang diusung dalam seminar ini sangat menarik karena berbicara pada perspektif hukum. 

" Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Permasalahan menyangkut perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks , " ujar Syahroni.

Sebagai teras depan suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio ekonomi, yang mana dapat berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia.

" Jadi perlu adanya tinjauan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dalam menyelesaikan problematika terkait dengan wilayah perbatasan. Sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, teori teori yang ditawarkan hukum internasional terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan negara menjadi menarik untuk dibahas , " ungkap Syahroni.

Syahroni menambahkan, khusus untuk perbatasan, Kalimantan Barat secara geografis memiliki perbatasan darat dengan Malaysia yakni Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sambas. 

" Problematika yang terjadi di Kalimantan Barat untuk wilayah perbatasan negara adalah masalah perekonomian. Kita tak menutup mata, perputaran roda perekonomian warga perbatasan di Kalimantan Barat sangat tergantung dengan negara tetangga. Masalahnya adalah seringnya warga perbatasan ditangkap karena dianggap memasukan barang secara ilegal. Jadi dengan dilaksanakannya seminar ini, saya berharap ada masukan untuk pemerintah guna memberikan ruang kepada warga perbatasan dalam bentuk regulasi khusus , " kata Syahroni lagi.

Dengan adanya regulasi atau payung hukum khusus ini, diharapkan warga perbatasan tidak merasa takut untuk melaksanakan perdagangan lintas batas.

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk payung hukum demi mengatur perdagangan lintas batas. Hal itu dilakukan demi menjamin keperluan penduduk di perbatasan.

Ada empat isu yang dibahas pada pertemuan itu. Antara lain perjanjian perdagangan lintas batas ( Border Trade Agreement / BTA ), normalisasi perdagangan ekspor dan impor lewat Entikong Tebedu, kerja sama di sektor produk halal, serta kerja sama di bidang kelapa sawit.
( Rz )

PEMKAB TETAPKAN 4 DESA MANDIRI, DEWAN INGIN JUMLAHNYA BERTAMBAH

By On May 23, 2019




||www.beritakapuas.com||Dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sintang yaitu sebanyak 391 desa, sudah ada empat desa yang dianggap memiliki kemampuan sebagai desa mandiri. Ke empat desa tersebut adalah Desa Kebong, Desa Sungai Ana, Desa Pagal Baru dan Desa Gurung Kempadik. Jumlah tersebut tentu masih sangat jauh dari banyak jika dilihat dari jumlah keseluruhan desa yang  ada di Sintang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan ke empat desa itu diusulkan naik status menjadi desa mandiri karena berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun ( IDM ) yang telah dilakukan, ke empatnya mampu meraih skor untuk berada di kategori desa mandiri.

Terkait penetapan desa mandiri tersebut, anggota Komisi A DPRD Sintang, Heri Jamberi mengatakan bahwa Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat Desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya Desa yang membanggakan dan kemampuan Desa memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Dalam istilah lain, Desa Mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu; karsa, karya, sembada.

“ Jadi kita bangga dengan empat desa di Kabupaten Sintang yang sudah ditetapkan untuk menjadi desa mandiri. Ini sungguh membanggakan, yang berarti desa desa tersebut sudah berhasil mengembangkan diri sebagai desa berdikari di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Saya berharap ada semakin banyak desa mandiri di Kabupaten Sintang ke depannya , ” kata Heri Jamberi, ( 23 / 05 / 2019).

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai Desa berdikari. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya sistem partisipatif Desa, serta terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi dan sosial budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan Desa.

Ditambahkan Heri, membangun Desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

“ Konsep tersebut dikenal dengan istilah Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa, dan Jaring Wira Desa , ” ujar Heri lagi.

Pembangunan dan pemberdayaan Desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang disumbangkan oleh sektor riil.

“ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di Desa , ” pungkas Heri Jamberi.
( Rz )

MEDSOS DIBLOKIR, DEWAN MINTA MASYARAKAT BIJAKSANA MENYIKAPI

By On May 23, 2019




||www.beritakapuas.com||Seperti diketahui, platform media sosial populer di Indonesia seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook sulit diakses menggunakan seluler sejak Rabu, ( 22 / 05 / 19 ) siang. Akses video dan foto hanya bisa dilakukan via jaringan nirkabel atau wifi. Beberapa warga yang dikonfirmasikan hal tersebut berkeluh kesah karena tidak bisa membuka akses ke akun pribadi.

" Tanggal 22 Mei sore saya mau buka fb, tapi tak bisa. Kalimatnya kami saat ini mengalami masalah saat menyiapkan facebook dalam bahasa Indonesia. Terus ada pilihan coba lagi atau lanjutkan dalam bahasa inggris. Waktu kita pilih bahasa inggris bisa masuk, tapi foto profil tak muncul. Kesel rasanya , " ungkap salah seorang Ibu warga Sintang.

Hal senada juga disampaikan seorang bapak bapak. Hanya saja dirinya sudah  tahu persoalannya dari televisi yang langsung disampaikan Menkominfo saat menggelar jumpa pers terkait kerusuhan dinihari 22 Mei.

" Saya kebetulan sedang nonton TV, ada penjelasan dari Menteri terkait hal itu. Saya ada FB, tapi kebetulan jarang buka , " ungkap Bapak tersebut.

Mengenai pemblokiran tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sintang dari PDI Perjuangan, Welbertus, mengatakan jika yang dilakukan oleh Kominfo ini bertujuan untuk kebaikan bagi masyarakat dan untuk menghindari provokasi.

" Kalau soal itu ya mau gimana lagi. Pasti sebagian besar mengeluhkan hal ini. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kemeterian Komunikasi dan Informatika tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Terlebih menyikapi aksi di Bawaslu yang berujung rusuh, pengguna media sosial adalah yang tercepat memberi respon. Kita sikapi saja dengan bijak. Ini juga sifatnya sementara, sampai suasana kembali kondusif , " ujar Welbertus.

Namun demikian, secara pribadi dirinya mengingatkan bahwa pembatasan terhadap media sosial dan layanan perpesanan oleh pemerintah jangan sampai menjadi preseden yang buruk.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, G. A. Anderson mengatakan pembatasan yang dilakukan tersebut bukan berarti pemerintah menutup akses kebebasan berinternet.

" Akses ke sejumlah media sosial tersebut dibatasi karena perannya dalam penyebaran konten hoaks , " kata Anderson, Kamis ( 23 / 05/ 19 ).

Para pengguna media sosial Facebook, sejak tanggal 22 Mei tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut karena Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembatasan sementara terhadap fitur media sosial dan pesan instan demi menghambat penyebaran hoaks seputar aksi demo dan kerusuhan 22 Mei.
( Rz )

WABAH CACAR MONYET, SINTANG MASIH STERIL

By On May 22, 2019




||www.beritakapuas.com||Meskipun belum ada informasi mengenai virus ini masuk ke Indonesia, namun bukan berarti masyarakat dan instansi berwenang terlena. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota serta Puskesmas berupa himbauan kewaspadaan importasi penyakit cacar monyet atau monkeypox.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang,Tuah Mangasih, sangat merespon positif dengan keluarnya surat himbauan ini.

“ Ya, dengan adanya himbauan ini, tentunya Dinas Kesehatan dapat melakukan upaya upaya yang terkait dengan kewaspadaan terhadap penyakit cacar monyet ini. Himbauan ini juga bukan melarang kita untuk bepergian , " kata Tuah Mangasih, Rabu ( 22 / 05 / 19 ).

Tuah juga menghimbau, agar masyarakat Sintang yang mungkin akan bepergian keluar negeri seperti ke Singapura agar tetap menggunakan masker mulut.

" Kewaspadaan sangat perlu, sebab penyebaran virus banyak celahnya. Himbauan dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas kesehatan ini bukan tidak ada alasannya. Apalagi wilayah timur Kalimantan Barat ini, tiga kabupaten nya berbatasan darat dengan negara tetangga. Terpenting, hindari kontak langsung dengan hewan primata ataupun orang yang terinfeksi virus ini. Tapi syukurlah dapat dikatakan daerah kita masih aman , " ujar Tuah, politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh juga menyambut baik dengam adanya himbauan yang dikeluarkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI terkait monkeypox.

" Sebelum keluar himbauan itupun kita juga sudah menghimbau untuk kewaspadaan dan segala kemungkinan terjadi terkait cacar monyet ini , " ungkap Sinto.

Terkait himbauan itu pula, lanjut Sinto, pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat Sintang tidak mempercayai langsung berita yang tidak jelas sumbernya mengenai cacar monyet. Ini dikatakannya menyusul beredarnya kabar di media sosial belum lama ini, bahwa ada anggota TNI yang bertugas di Batam meninggal yang dikatakan akibat cacar monyet.

" Terkait edaran tentang cacar monyet , kami sampaikan supaya masyarakat jangan mudah percaya tentang berita hoax yang belum jelas. Karena sampai saat ini belum ada ditemukan kasus cacar monyet di Sintang bahkan di Indonesia , " tegas Sinto.

Namun pihaknya menghimbau agar masayrakat untuk tetap waspada dengan menjauhi hewan hewan pengerat dan primata yang berpotensi sebagai penular. Dinkes Sintang juga sudah memberikan himbauan ke seluruh puskesmas untuk waspada terhadap penyakit penyakit yang berpotensi menular di wilayah kerja masing masing. 

" Hindari kontak langsung dengan binatang jenis pengerat atau primata. Hindari juga kontak fisik dengan orang yang telah terinfeksi.  Hindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar , " ujar Sinto lagi.

Dirinya juga mengingatkan  bagi pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit monkeypox agar segera memeriksakan dirinya jika mengalami demam dan pembesaran kelenjar getah bening dalam waktu kurang dari 3 minggu.

" Ketika memeriksakan diri, masyarakat harus menginformasikan  ke petugas kesehatan tentang riwayat perjalanannya , " pungkas Sinto.
( Rz )

KONDISI GENTING JAKARTA DAN PONTIANAK, PIMPINAN DPRD SINTANG MINTA MASYARAKAT TETAP TENANG

By On May 22, 2019




||www.beritakapuas.com||Kondisi menjurus gawat  yang terjadi pasca penetapan  Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta aksi yang terjadi di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Mei, Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang sepakat menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap aksi yang terjadi dan berakhir dengan adanya jatuh korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum akibat bentrok.

" Saya ikuti perkembangan yang terjadi di Jakarta serta juga yang terjadi di Pontianak. Saya pribadi dan lembaga sangat menyesalkan harus terjadi seperti itu. Fasilitas yang dibangun adalah berasal dari uang rakyat juga, kalau sudah begitu siapa yang dirugikan. Saya minta khususnya warga masyarakat Sintang untuk tidak, sekali lagi untuk tidak ikut ikutan aksi yang nantinya akan merugikan tidak hanya diri sendiri namun juga keluarga serta kepentingan masyarakat umum , " ujar Ketua DPRD Kabupaten Sintang dari Partai PDIP, Jeffray Edward, Selasa ( 22 / 05 / 19 ).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Terry Ibrahim dari Partai Nasdem dan Sandan dari Partai Gerindra, menyatakan senada dengan Ketua DPRD, sangat menyayangkan dengan aksi damai yang berubah menjadi rusuh sehingga terjadi korban jiwa dan perusakan fasilitas negara.

" Pesta demokrasi sudah usai, KPU sudah menetapkan Presiden terpilih, artinya semua sudah selesai. Jika ada permasalahan, silahkan sampaikan ke saluran hukum yang berlaku. Kenapa harus anarkis, kenapa harus ada jatuh korban jiwa. Terlebih situasi di Pontianak yang juga panas. Saya dengar beberapa pos polisi dibakar, untuk apa semua itu. Saya menghimbau, mari masyarakat Sintang untuk tidak mudah terprovokasi. Semua tokoh terlebih tokoh agama untuk dapat memberikan penyejukan kepada umat. Ingat ini bulan Ramadhan, mari kita saling menghormati , " kata Terry Ibrahim.

Sedangkan Wakil Ketua, Sandan juga meminta kepada warga Sintang untuk berhati hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, yang menurutnya juga turut memiliki andil sangat besar yang dapat membangun opini publik atas perkembangan yang terjadi.

" Jika kita mendapatkan kiriman atau berita yang belum tentu kebenarannya, mohon bijak untuk tidak langsung membagikan di media sosial. Jangan lagi kita perkeruh suasana saat ini. Cukup dibaca dan tak usah turut serta membagikan. Sekali lagi saya minta untuk bijak dalam bermedia sosial, karena media yang bagus jangan dicemari sebagai media provokasi , " tegas Sandan.

Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang juga sepakat agar para orang tua untuk memantau keluarga atau anak anak yang menuntut ilmu di Jawa atau Pontianak guna menyikapi perkembangan situasi.
( Rz )

IKUT DEMO HAK PRIBADI, TAPI JANGAN MEMAKSAKAN DIRI

By On May 20, 2019




||www.beritakapuas.com||Adanya seruan ajakan menggelar aksi massa yang akan digelar pada 22 Mei 2019 di Gedung KPU mendapat tanggapan dari berbagai pihak di Sintang. Semua menghimbau agar masyarakat Sintang tetap menjaga persatuan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim, berharap agar masyarakat Kabupaten Sintang untuk tidak ikut ikutan dalam rencana aksi yang akan digelar pada 22 Mei nanti di Gedung KPU, baik itu rombongan ataupun perseorangan. Himbauan ini sekaligus untuk mengingatkan resiko yang akan terjadi jika aksi berubah anarkis.

" Memang hak seseorang, hanya saja kami menghimbau cukuplah kita ikuti saja perkembangannya di televisi. Tak perlu harus memaksakan diri berangkat dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi. Beda kalau kita berangkat karena urusan tugas kantor atau organisasi tapi bukan kaitannya dengan demo , " kata Terry Ibrahim, Senin ( 20 / 05 / 19 ).

Menurutnya, masyarakat Sintang adalah masyarakat yang cerdas. Bahwa pemilu sudah selesai, aspirasi sudah disalurkan dalam bentuk pilihan baik caleg maupun presiden.

" Jadi saya percaya bahwa masyarakat Sintang mampu untuk menahan diri dan tidak ikut dalam suasana yang terjadi di Jakarta. Mari kita jaga saja daerah kita yang sudah harmonis ini. Pemilu sudah selesai dan segala perbedaan yang terjadi selama menjelang pemilu sudah tidak ada lagi , " tambah Terry.

Sementara  Bupati Sintang, Jarot Winarno, usai mengikuti acara upacara Peringatan Harkitnas ke 111 tahun 2019 mengatakan segala perbedaan yang terjadi pada menjelang pemilu merupakan dinamika dari demokrasi. Selanjutnya, Jarot mengajak untuk kembali satu demi membangun bangsa dan negara ke depannya.

" Ingat seperti yang dikatakan Bung Karno dalam sambutan Menteri yang dibacakan Dandim tadi, ketika diminta merumuskan dasar negara Indonesia dalam pidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, menawarkan Pancasila yang berintikan lima asas. Namun Bapak Proklamator Republik Indonesia tersebut juga memberikan pandangan bahwa jika nilai nilai Pancasila tersebut diperas ke dalam tiga sila, bahkan satu sila tunggal, maka yang menjadi intinya inti, core of the core, adalah gotong royong. Jadi mari kita lupakan segala gesekan yang sudah kita lalui, sekarang mari kita bersatu lagi , " ujar Jarot.

Terkait dengan aksi tanggal 22 Mei di Gedung KPU, apakah kegiatan perjalanan dinas bagi ASN Sintang harus ditunda dan sebagainya, menurut Jarot itu tidak ada kaitannya dan perjalanan kedinasan tetap dilaksanakan.

" Ndak ada, kita tetap laksanakan jika memang pada hari itu ada kegiatan kedinasan. Kita ASN tetap pada koridornya dan tidak ada kaitannya dengan proses pemilu , " tegas Jarot.

Di tempat terpisah, Dandim 1205 Sintang, Letkol Inf. Rahmat Basuki mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapati laporan adanya pergerakan masyarakat Sintang yang akan ikut aksi tanggal 22 Mei nanti.

" Hingga kini saya belum ada menerima adanya seruan ataupun juga pergerakan dari masyarakat Sintang yang akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi 22 Mei nanti. Harapan kami memang tidak ada, tapi tetap kami monitor , " ungkap Basuki.
( Rz )

HARKITNAS, GOTONG ROYONG ADALAH MARWAHNYA BANGSA INDONESIA

By On May 20, 2019




||www.beritakapuas.com||Semangat gotong royong menurut Jeffray Edward diakui sangat dirasakan besar manfaatnya bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kabupaten Sintang ini sepakat dengan tema yang diusung dalam Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2019, yakni : " Bangkit Untuk Bersatu ", yang diimplementasikan dalam semangat gotong royong yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

" Itu lambang persatuan bagi masyarakat. Jiwa gotong royong adalah marwahnya bangsa Indonesia," ujar Jeffray, politisi PDIP ini, Senin ( 20 / 05 / 19 ).

Jeffray mengungkapkan, NKRI lahir dari berbagai unsur di dalamnya, mulai dari suku, agama dan kebudayaan. Dirinya menganalogikan sifat keanekaragaman di dalam tubuh masyarakat dan kebudayaan Bangsa Indonesia dapat disamakan dengan sebuah lukisan mozaik di mana secara keseluruhan menggambarkan nilai nilai budaya Bangsa. Seperti halnya sebuah bingkai warna yang secara keseluruhan hanya bisa dipahami jika dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

" Begitu pula dengan dengan kebudayaan, yang hanya bisa kita resapi dan pahami serta bisa kita nikmati jika dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah pecah. Adat istiadat adalah merupakan sistem nilai dari suatu pranata sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini salah satu unsur adat yang paling penting adalah gotong royong , " kata Jeffray.

Lanjutnya, mengapa gotong royong begitu penting dalam adat? Karena gotong royong merupakan suatu kegiatan dalam rangka kerja bakti. 

" Gotong royong dalam kerja bakti menunjukkan bahwa adanya kebersamaan, kesatuan dalam diri masyarakat pedesaan. Bentuk aktivitas gotong royong yang seperti itu menunjukkan adanya penghargaan yang tinggi dari anggota masyarakat terhadap nilai nilai yang terkandung dalam gotong royong , " tambah Jeffray.

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, tema Harkitnas menegaskan bentuk semangat dari Patih Gajah Mada yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan nasional kita untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

" Kita berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita. Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita , " ungkap Jeffray.

Jeffray mengharapkan, semangat gotong royong agar tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan, meskipun juga harus diakui semangat tersebut mulai luntur akibat arus modernisasi yang memasuki sendi kehidupan.
( Rz )

UNGKAP PROSTITUSI ONLINE ILEGAL, DEWAN PUJI POLRES SINTANG

By On May 18, 2019




||www.beritakapuas.com||Pujian datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang dari Partai Nasdem, Terry Ibrahim, kepada Polres Sintang, yang pada 14 Mei 2019 berhasil menangkap dan juga mengungkap praktik prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Baning. Pada kasus tersebut, tersangka mucikari berinisial F ( 27 ) juga ikut ditangkap beserta barang bukti berupa handphone, uang tunai, celana dalam, celana pendek dan bra wanita.

" Terimakasih kepada Polres Sintang yang sudah melakukan upaya untuk memberantas pekat ( penyakit masyarakat ), apalagi terjadi di bulan puasa ini. Mungkin memberantasnya susah namun mempersempit geraknya masih bisa dilakukan dan ini tanggung jawab kita bersama , " ujar Terry, Sabtu ( 18 / 05 / 19 ).

Terry Ibrahim sangat menyayangkan adanya peristiwa prostitusi tersebut, apalagi justru terjadi di saat umat muslim menjalankan ibadah puasa. Dirinya juga menegaskan, jika prostitusi OL yang kian marak menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu Terry Ibrahim mengimbau, jika pemberantasan prostitusi online ini memerlukan peran banyak pihak.

" Prostitusi online ini bukan sekadar tanggung jawab Polri / Kominfo melainkan seluruh stake holder terkait, pemda, masyarakat dan kementerian lainnya , " tutur Terry.

Terry Ibrahim mengatakan, persoalan prostitusi memang sulit untuk dihilangkan karena banyak celah untuk melakukannya seperti memanfaatkan teknologi media sosial yang fasilitasnya gampang didapatkan.

" Ini yang sulit dilakukan karena mereka itu sudah menggunakan aplikasi yang ada. Jadi aplikasi yang baik dijadikan sarana untuk transaksi , " ungkap Terry.

Teryy menambahkan kian maraknya prostitusi online sebetulnya bukan tanpa sebab. Menurutnya, untuk memberantas prostitusi online ini bukan perkara mudah. Sebab, ketika akun prostitusi diblokir, para pelaku akan membuat akun baru dengan cepat. 

" Yang utama itu bukan sekadar blokir, karena dengan hitungan jam situs baru bisa muncul kembali , " ujar Terry.

Prostitusi online itu sebetulnya sudah marak beroperasi sejak pengenalan situs jejaring sosial makin gencar di kalangan pengguna telepon cerdas ( smartphone ). Pelaku makin leluasa menjajakan diri secara personal. Mereka tak tanggung tanggung numpang promosi di situs jejaring media sosial pengguna akun lain.

Maka dari itu Terry juga meminta kepada Satuan Pol PP untuk lebih intens melakukan razia di tempat tempat yang diduga kerap menjadi persinggahan prostitusi, seperti hotel dan juga penginapan yang ada di Sintang.
( Rz )

Contact Form

Name

Email *

Message *