||www.beritakapuas.com||Terkait dengan isu yang berkembang tentang "people
power" yang jadi trending di media sosial maupun mainstream, masyarakat
Kabupaten Sintang tidak perlu ikut ikutan dengan situasi tersebut. Beberapa
tokoh umat yang dimintakan pendapatnya, juga secara umum menolak seruan people
power. Memang, menjelang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
hasil Pemilu 17 April 2019 oleh KPU RI tanggal 22 Mei nanti, suhu politik di
Indonesia mendadak tinggi.
" Saya tegas tidak setuju dengan cara cara seperti itu.
Masyarakat Sintang pasti cerdas untuk tidak terlibat dalam seruan tersebut. Itu
adalah provokasi negatif demokrasi di negara kita. Sekali lagi saya mengajak
masyarakat Kabupaten Sintang tetap menjaga situasi. Itu lebih baik ketimbang
harus ikut ikutan apalagi sampai memobilisasi dengan berangkat, saya pikir itu
tindakan yang keliru. Kita habiskan waktu dan tenaga kita sementara ada
kewajiban untuk menghidupi keluarga , " ujar Jeffray Edward, ketua DPRD
Kabupaten Sintang, Rabu ( 15 / 05 / 19 ).
Ketua DPRD Kabupaten Sintang tersebut berkali kali
mengingatkan kepada warga di Kabupaten Sintang untuk tetap menjaga situasi
kondusif, menjelang dan pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden mendatang.
" Ini kewajiban bagi kami untuk terus menerus
mengingatkan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang agar tetap tenang, tidak
terprovokasi dengan berbagai isu tentang pilpres yang hingga saat ini masih
menjadi buah perbincangan di masyarakat. Kita sudah melaksanakan pemilu dan
kita sudah memilih siapa yang akan memimpin negara kita, apapun hasilnya itulah
buah dari demokrasi. Pilihan adalah representasi dari suara hati kita, jadi
siapapun tak bisa memaksa ataupun mengarahkan pilihan , " tegas Jeffray.
Pemimpin umat Katolik Keuskupan Sintang, Mgr. Samuel Oton
Sidin, OFM.Cap mengatakan, jika disebutkan ada kecurangan, maka pihak yang
merasa dirugikan harus menempuhnya secara prosedural.
" Kenapa harus mengajak atau menyerukan untuk people
power, kan ada lembaga untuk melaporkan jika ada kecurangan. Jadi tempuhlah
secara procedural, itu lebih baik dan cerdas. Siapa yang bisa jamin jika
gerakan tersebut terjadi tidak akan jatuh korban. Pasti ada yang anarkis.
Seruan itu saya pikir tak perlu ada dan tak usah diikuti , " ujar Uskup Samuel.
Sementara itu,salah seorang Pengurus NU Sintang, Ustadz
Achmad Kahfi, juga dengan tegas menolak adanya people power yang dianggap
meresahkan dan tak sesuai dengan tuntunan Al Quran.
" Perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam
demokrasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan,
ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan secara resmi melalui Mahkamah
Konstitusi ( MK ) , " ujar Ustadz Achmad Kahfi.
( Rz )
