HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

TOLAK GUGATAN PRABOWO, PUTUSAN MK TETAP KONSTITUSIONAL

By On June 30, 2019




||www.beritakapuas.com||Syahroni menilai, penolakan MK ( Mahkamah Konstitusi ) kepada gugatan yang di layangkan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, harus dihargai.

“ Jadi harus dihargai semua pihak, dan semua juga sudah mengatakan menerima keputusan itu. Artinya, hal hal yang berkenaan dengan friksi friksi yang terjadi pada tahapan kampanye pemilu yang panjang waktunya itu, sudah selesai , ” ujar Syahroni, anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sabtu ( 29 / 06 / 2019 ).

Meski beda pilihan, pemimpin negara terpilih wajib didukung. Syahroni yang juga Ketua Komisi A ini, berkata bahwa sudah sepantasnya putusan MK tersebut dilihat secara kebangsaan. Menurutnya, apa pun yang telah diputuskan, itu konstitusional.

Sekarang, kata Syahroni, yang adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) ini, bagaimana ke depan evaluasi evaluasi terhadap sistem pemilu. Hal yang harus menjadi bahan evaluasi, yaitu yang di mata masyarakat memiliki dampak negatif.

“ Hal tersebut diharapkan agar ke depan tidak terulang kembali, maka harus diatur melalui sistem yang lebih baik. Seperti kekecewaan yang disampaikan melalui tuntutan tim hukum BPN, adakah indikasi indikasi itu menyentuh dengan sistem pemilu kita dan menimbulkan pertentangan di mata masyarakat. Kalau memang ada, itu bisa jadi bahan evaluasi , ” terang Syahroni.

Contoh lainnya, yaitu usulan dari Salim Sait, bahwa masa jabatan presiden cukup satu periode, hanya saja tahun nya ditambah, agar tidak ada hal hal yang berbau mengunakan kekuasaan untuk menjegal demokrasi.

“ Itu perlu juga dikaji di tingkat Undang Undang nanti. Apakah bisa menjadi dasar untuk perubahan sistem , ” ujar Syahroni.

Namun pada prinsipnya, semua harus mendukung putusan MK atas sengketa Pilpres 2019 setebal 1.944 halaman tersebut. Karena yang sudah terpilih ini merupakan Presiden dan Wakil Presiden seluruh masyarakat Indonesia.

“ Sekarang sudah ditetapkan Presiden nya, maka dari itu harus didukung penuh semua elemen masyarakat. Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada sekarang persatuan Republik Indonesia , ” kata Syahroni.

Pernyataan Capres nomor urut 02, yakni Parabowo Subianto yang disiarkan langsung di media, juga sudah jelas menerima putusan MK, walaupun agak sedikit kecewa.

“ Pak Prabowo itu orangnya patriotik, maka dari itu, beliau menerima secara legowo putusan tersebut, karena konstitusional dan sesuai dengan aturan UUD yang ada di negara kita ini , ” pungkas Syahroni.
( Rz )

POTENSI BANYAK, NAMUN WISATA SINTANG BELUM TERGARAP BAIK

By On June 30, 2019




||www.beritakapuas.com||Welbertus, anggota DPRD Kabupaten Sintang, mengungkapkan, potensi Kabupaten Sintang sangat banyak untuk wisata alam, namun sayangnya, hal itu belum tergarap dengan baik. Ini akibat banyak tempat yang akhirnya beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.

“ Selain pendapatan yang diperoleh daerah, kontribusi yang diperoleh melalui pengelolaan destinasi wisata yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah bergeraknya perekonomian. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Sintang, bertujuan untuk kemajuan masyarakat , “ ungkap Welbertus, Sabtu ( 29 / 06 / 2019 ).

Hal ini disampaikan oleh Welbertus terkait pelaksanaan Kelam Tourism Festival yang tinggal menunggu hari, tepatnya tanggal 8 hingga 14 Juli kegiatan tersebut akan berlangsung. Berbagai pihak berharap, kegiatan Kelam Tourism Festival tersebut akan menjadi angin segar bagi dunia kepariwisataan di Kabupaten Sintang maupun Kalimantan Barat.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang ini mengungkapkan, dirinya sangat menaruh harapan besar akan masa depan dari kepariwisataan di Kabupaten Sintang.

“ Saya berharap, kegiatan nanti dapat memberikan dampak yang positif bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sintang, yang selama ini dominan di sektor perkebunan , ” ujar Welbertus.

Welbertus menambahkan, untuk mengelola potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Sintang, yang terpenting adalah melakukan pelatihan yang dilakukan oleh seluruh komponen desa.

“ Saat melakukan pelatihan sangat penting untuk melibatkan pemerintahan desa tentang manajemen pariwisata, cara mengelola pariwisata sesuai dengan peraturan pemerintahan desa dan lain lain , ” tambah Welbertus.

Kemudian, agar potensi wisata alam di Kabupaten Sintang menjadi berkembang, sebaiknya dipromosikan melalui media, dan yang tepat adalah melalui media sosial.

“ Medsos adalah cara yang paling tepat dan akurat untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Sintang. Misalkan membuat vlog tentang Bukit Kelam, atau vlog tentang Gawai Dayak. Kemudian diposting di facebook, instagram, juga youtube. Nah, cara cara seperti ini akan sangat membantu pemasaran pariwisata kita , ” Welbertus menyarankan.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sudah saatnya Kabupaten Sintang menawarkan hal yang berbeda dari sebelumnya, yakni potensi alam dan bukan hanya lahan kepada para investor. Selama ini, investor yang ada di Kabupaten Sintang, lebih mengutamakan mencari lahan, dan belum ada satu pun yang mencoba berinvestasi di bidang pariwisata.
( Rz )

HORMATI PUTUSAN MK, SEMOGA PERIODE II PEMBANGUNAN LEBIH MERATA

By On June 30, 2019




||www.beritakapuas.com||Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan terkait dengan gugatan sengketa Pilpres 2019. Dengan putusan tersebut,  maka dinamika Pilpres 2019 yang memakan biaya sangat besar sudah selesai. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih, meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat menerima putusan tersebut. Kalau memang mau berlaga lagi, kumpulkan energi untuk lima tahun ke depan.

“ Saya pikir MK merupakan lembaga tertinggi hukum kita di Indonesia, dan putusan itu sifatnya mengikat bagi seluruh warga negara. Jadi, sudah sepantasnya kita harus menerima putusan itu semua , ” ujar Tuah.

Anggota Komisi C ini juga mengatakan, putusan tersebut pasti ada yang merasa kecewa, namun tetaplah harus menerima dengan lapang dada. Sementara kepada Presiden terpilih, diharapkannya dapat mengakomodir seluruh kalangan masyarakat, baik yang mendukungnya pada Pilpres yang lalu, maupun yang tidak.

“ Pada intinya, kita harus hormati putusan itu. Beda pilihan itu biasa, sekarang mari kembali bersatu untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Kita buat kondusif, karena kalau tidak kondusif semuanya bakal tidak nyaman , ” jelas Tuah.

Tuah juga mengharapkan, pada periode kedua masa kepemimpinan Joko Widodo, Presiden Terpilih periode 2019 - 2024 ini, pembangunan akan merata sampai ke pelosok pelosok daerah, bukan hanya daerah daerah tertentu saja.

“ Dengan demikian, maka Presiden akan tenang menjalankan program kerjanya, untuk bisa membangun negara kita ini sebaik baiknya. Dan pastinya kinerja yang bagus dapat dilanjutkan dan yang kurang bagus dapat diperbaiki , ” tegas Tuah.
( Rz )

LEPAS KONTINGEN PESPARAWI, TERRY INGIN SINTANG TAMPIL KE TINGKAT NASIONAL

By On June 30, 2019




||www.beritakapuas.com||Pada malam pelepasan kontingen Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi  ) Kabupaten Sintang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim, menyampaikan harapannya supaya kontingen Sintang meraih juara dan mempersembahkan medali emas. Sehingga dapat mewakili Propinsi Kalbar ( Kalimantan Barat ) untuk tampil di tingkat nasional.

Adapun kontingen Kabupaten Sintang akan mengikuti pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke IX Tingkat Propinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang, pada 1 - 7 Juli 2019. Malam pelepasan tersebut dihadiri Bupati Sintang dan Kapolres Sintang, dan menampilkan paduan suara anak, solo anak 7 - 9 tahun, paduan suara remaja, solo anak putri 10 - 13 tahun, paduan suara dewasa campuran, solo remaja putra dan vocal group. 

Pelepasan ditandai dengan penyerahan Bendera Pemerintah Kabupaten Sintang dari Bupati Sintang Jarot Winarno, kepada Ibu Rosmiyati Simanjuntak, sebagai Ketua LPPD ( Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah ) Kabupaten Sintang.


Dalam acara pelepasan yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Jumat ( 28 / 06 / 2019 ) tersebut, Terry yang juga pengurus LPPD, menyampaikan bahwa LPPD Kabupaten Sintang turut membantu Pemkab Sintang dalam membangun mental spiritual masyarakat Kabupaten Sintang, dan sangat relevan dengan visi pembangunan Kabupaten Sintang, yang salah satunya adalah menciptakan masyarakat religius.

“ Menyanyi dalam hal ini merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan memupuk hubungan antar umat beragama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat madani, menampung dan mengembangkan kreatifitas umat Kristiani di bidang seni suara dan musik gerejawi secara professional. Meningkatkan kualitas mutu penyanyi, paduan suara dan musik gerejawi, meningkatkan kinerja LPPD Kabupaten Sintang , ” terang Tery.

Segala persiapan menuju ke Pesparawi Propinsi ini dilakukan sejak bulan Maret 2019. Kontingen Sintang yang berangkat ke Ketapang sebanyak 174 orang, yang terdiri dari peserta, official, pelatih dan pengurus LPPD.

" Tim Pesparawi Kabupaten Sintang akan mengikuti 9 jenis perlombaan. Yakni Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Remaja Campuran, Paduan Suara Anak, yang tahun lalu juara di tingkat propinsi dan nasional, Musik Pop Gerejawi, Vocal Group, Solo Anak Usia 7 - 9 tahun, Solo Anak Usia 10 – 13 tahun, Solo Remaja Putra, dan Musik Etnik , ” tambah Terry.
( Rz )

SETUJUI RAPERDA LKPJ 2018, BANGGAR SAMPAIKAN REKOMENDASI

By On June 29, 2019




||www.beritakapuas.com||Tuah Mangasih, selaku juru bicara Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Kabupaten Sintang, menyampaikan bahwa Rapat Kerja ( Raker ) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sintang, bersama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas RAPERDA LKPJ APBD Tahun Anggaran 2018, telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

“ Ada beberapa peraturan perundang undangan yang harus diperhatikan. Di antaranya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 320 ayat 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan memberikan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir , “ jelas Tuah.

Tuah juga menyampaikan, pokok pikiran dewan yang sudah masuk untuk dapat diakomodir dan direalisasikan di masing masing OPD. Dalam laporan Badan Anggaran sedikitnya ada 6 rekomendasi kepada Bupati Sintang terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, Tuah juga menyampaikan bahwa perlunya inventarisir aset milik pemerintah baik secara terpilah maupun terinci, sehingga aset yang ada bisa tertata dengan rapi, transparan dan akuntabel.
“ Sehingga apabila diperlukan data data tersebut dapat dengan mudah digunakan , “ ujar Tuah.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, dalam penyusunan rencana kegiatan, supaya mengusulkan kegiatan yang berskala prioritas, sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.

“ Dengan begitu alokasi anggaran benar benar tepas sasaran. Sebab penyerapan tidak hanya menghabiskan anggaran, namun realisasi anggaran bisa berdampak pada pembangunan bagi masyarakat luas , ” kata Tuah.

Tuah menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sintang juga meminta kepada pimpinan OPD, untuk dapat hadir dalam setiap pembahasan Raperda, supaya benar benar menguasai pokok pikiran permasalahan.

“ Selain OPD, kita juga ke depan minta, supaya dapat menghadirkan para camat, sebab pembahasan Raperda sangatlah urgen. Jangan hanya minta tambah anggaran, tetapi pimpinannya tidak hadir , ” tegas Tuah.

Kemudian Tuah meminta Pemkab untuk memacu pelaksanaan pembangunan fisik, mengingat sering terjadinya penumpukan serapan anggaran setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan lambannya serapan anggaran di masing masing OPD.

“ Inilah catatan dan rekomendasi secara umum yang kami berikan. Kami berharap catatan dan rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi dan acuan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya , ” pungkas Tuah.
( Rz )

LKPJ BUPATI 2018 DISAHKAN DEWAN SINTANG

By On June 29, 2019




||www.beritakapuas.com||DPRD Kabupaten Sintang kembali mengelar Sidang Paripurna ke 7 Masa Persidangan ke II Tahun 2019, dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran, dan pendapat akhir Bupati, terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ), serta meminta persetujuan DPRD terhadap LKPJ APBD Tahun Anggaran 2018.

Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Sintang, terhadap Raperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke 5. Rapat dipimpin Wakil Ketua, Terry Ibrahim, berlangsung di ruang sidang DPRD Sintang, pada Jumat 28 Juni 2019.

Terry menyebutkan, bahwa prinsip prinsip pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif serta taat aturan, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Serta harus efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

“ Dengan memperhatikan asas dan peraturan kepatuhan manfaat untuk masyarakat, merupakan komitmen kita bersama untuk selalu mengedepankan ketaatan kepada peraturan perundang undangan, prosedur dan tertib subtansi, untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum dalam tahun anggaran 2019. Maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan utuh, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan dapat tercapai secara optimal , ” papar Tery.

Terry menyampaikan, penilaian yang diberikan legistatif kepada eksekutif, semata demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pemerintahan ditujukan demi kemajuan pembangunan dan rakyat. Menurut Terry, LKPJ yang sudah disampaikan Bupati dibahas perangkat DPRD. Hasilnya, menjadi rumusan rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan DPRD. Rekomendasi DPRD merupakan wujud apresiasi legislatif terhadap kinerja kepala daerah.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 disahkan. Pengesahan tersebut juga dihadiri Bupati Sintang, Jarot Winarno, Sekda Sintang, Yosepha Hasnah, Forkopimda, juga pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dalam kesempatan itu, juru bicara Badan Anggaran, Tuah Mangasih, menyampaikan, bahwa pokok pikiran dewan yang sudah masuk untuk dapat diakomodir dan direalisasikan di masing masing OPD. Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan, sedikitnya ada 6 rekomendasi kepada Bupati Sintang mengenai LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.

Tuah juga menyampaikan, bahwa perlunya inventarisir aset milik pemerintah, secara terpilah dan terinci, sehingga aset yang ada bisa tertata dengan rapi, transparan dan akuntabel. Sehingga apabila diperlukan, data data tersebut dapat dengan mudah digunakan.

Sementara itu Bupati Sintang, Jarot Winarno, menjelaskan bahwa tanggal 10 Mei 2019 lalu, dirinya telah menyampaikan materi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, yang oleh BPK RI diberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), sehingga tujuh kali secara berturut turut mendapatkan nilai terbaik tersebut.

“ Dari laporan yang saya sampaikan, telah diberikan respon oleh DPRD dengan menyampaikan pandangan umum, meninjau ke lapangan, serta melakukan Rapat Kerja dengan OPD Pemerintah Daerah sejak tangal 11 sampai 27 Juni 2019 , ” ungkap Jarot.

Pemkab Sintang telah berupaya melakukan pembangunan di berbagai sektor pada tahun 2018, dan pihaknya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, yang akan terus di perbaiki ke depannya. Jarot mengucapkan terima kasih kepada tim Badan Angggaran DPRD serta OPD yang telah menuntaskan LKPJ 2018.

“ Pada hari ini, DPRD Kabupaten Sintang secara bulat telah memberikan persetujuan atas Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, serta menyampaikan saran atau rekomendasi. Apa yang telah kita capai hari ini adalah merupakan bukti nyata, bahwa, DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, mampu secara konsisten membangun kemitraan yang konstruktif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing. Semoga apa yang telah kita sepakati bersama bisa memberikan manfaat yang berarti bagi pembangunan di Sintang ini , “ tutup Jarot.
( Rz )

TANTANGAN SINTANG BERKEMBANG, SALAH SATUNYA NARKOBA

By On June 28, 2019




||www.beritakapuas.com||Generasi milenial, seharusnya adalah generasi bebas narkoba. Tetapi justru, yang paling diincar oleh bandar bandar narkoba adalah kaum milenial, kaum remaja yang beranjak dewasa. Apalagi di kawasan wilayah berkembang, di mana kaum milenial nya adalah individu individu yang berada di masa masa selalu ingin tahu, dan mencoba sesuatu yang baru.

Kabupaten Sintang,  merupakan wilayah yang sedang berkembang dari berbagai sisi, baik dari segi pembangunan, pendidikan, maupun hiburan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim, menyampaikan bahwa salah tantangan pembangunan Sintang adalah peredaran gelap narkoba.

" Karena narkoba ini kan menjalar kemana mana, kota bahkan desa. Apalagi hiburan di Kota Sintang sudah cukup banyak , " ujar Terry, Kamis ( 27 / 06 / 2019 ).

Oleh karena itu, Terry berharap pemerintah dapat melibatkan semua aparat untuk menjaga massa milenial Kabupaten Sintang dari penyalahgunaan narkoba.

" Karena barang ini awalnya, mengkonsumsinya coba coba. Bagaimana rasanya narkoba ini, ketika dia sudah mencoba satu, dua, tiga kali akhirnya dia menjadi seorang yang ketergantungan , " kata Terry.

Terry juga berharap, pemerintah semakin hari semakin memperketat, dan membuat sebuah putusan hukum yang tegas terhadap bandar, pengedar maupun pemakai narkoba.

" Hukumannya tidak perlu takut, kita harus tegas, kalau kita takut menjatuhkan hukuman, kita mengorbankan orang, lebih banyak lagi generasi muda yang akan menjadi korbannya , " tegas Terry.
( Rz )

ISU MASALAH PEMBANGUNAN JEMBATAN KETUNGAU II, DEWAN DUKUNG PEMKAB SINTANG

By On June 28, 2019




||www.beritakapuas.com||Terkait berbagai isu yang menyebutkan progres pembangunan jembatan Ketungau II di Ketungau tengah mengalami kendala dan masalah beberapa waktu lalu. Bupati Sintang, Jarot Winarno sudah membantahnya di hadapan masyarakat di Dusun Binda, Desa Kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah, saat Gawai Syukuran Lepas Panen.

Anggota DPRD Sintang dari Daerah Pemilihan Ketungau, Melkianus, mendukung pernyataan kuat dari Bupati Sintang dalam upaya menyelesaikan pembangunan jembatan rangka baja Ketungau II, sekaligus memberikan pernyataan terbuka terkait isu dari progres jembatan Ketungau II ini.

" Hal yang wajar jika ada suara minor terkait dengan pembangunan jembatan Ketungau II ini. Artinya, masyarakat sangat peduli dan mengapresiasi pembangunan dan keberadaan jembatan tersebut karena merupakan sarana vital penghubung antar desa yang sangat didambakan. Mendengar penjelasan dari Bupati Sintang mengenai progres pembangunan jembatan tersebut, berarti Pemkab memang serius untuk menyelesaikannya , " ungkap Melkianus, Kamis ( 27 / 06 / 2019 ).

Melkianus mengatakan, pembangunan jembatan, merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Joko Widodo, yaitu membangun dari pinggiran. Yang dimaksudkan dari pinggiran adalah membangun di mulai dari desa.

“ Bangun desa dengan seluruh potensi potensinya, karena jalan, jembatan yang baik dan bagus di situlah letak percepatan dan kemajuan desa. Dan sekarang sudah akan terbangun jembatan Ketungau II , " tambah Melkianus.

Karena itu, menurut politisi Partai Golkar ini, sangat penting bagi Pemkab Sintang untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan pembangunan jembatan rangka baja Ketungau II ini kepada masyarakat.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan, jika material dari jembatan tersebut, yakni rangka baja, sudah ada dan tersimpan di workshop. Begitu tiang jembatan sudah jadi, maka rangka baja tersebut barulah dibawa ke lokasi pembangunan dan akan di pasang.

“ Perlu saya sampaikan bahwa rangka baja bantuan dari menteri PUPR senilai Rp 9,5 miliar sudah ada. Biaya mobiliasi dari Jakarta sampai ke workshop di Sintang sekitar Rp 2 miliar, jadi barangnya sudah di Sintang. Berarti anggaran dari Kementerian PUPR sekitar Rp 11 miliar lebih. Kemudian tahun ini kita alokasikan Rp 6,5 miliar untuk memasang rangka bajanya, di tambah Rp 900 juta untuk mengangkut dari workshop di Sintang ke lokasi jembatan. Sehingga tahun ini jembatan tersebut harus sudah jadi. Jadi kepada masyarakat saya mengingatkan untuk tidak mudah percaya hoax atau berita tidak benar terkait pembangunan jembatan Ketungau II , ” jelas Jarot.
( Rz )

SOSIALISASI ZONASI DIANGGAP KURANG, RAKYAT BANYAK MENGELUH

By On June 27, 2019




||www.beritakapuas.com||Meskipun pelaksanaan PPDB 2019 di Kabupaten Sintang berlangsung lancar, namun di daerah daerah lain terdengar banyak keluhan masyarakat, apalagi yang belum memahami sepenuhnya tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ).

Saat ini, Presiden Jokowi dikabarkan tengah menanggapi keluhan masyarakat, dan meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Terkait sistem zonasi, pihak DPRD Kabupaten Sintang juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, agar ke depannya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PPDB. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD, Melkianus.

" Meskipun sistem zonasi ini baik, namun perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Sejujurnya masyarakat lebih banyak belum memahami apa itu sistem zonasi. Presiden sudah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem zonasi ini. Nah, seperti apa hasil evaluasi nya, sudah menjadi kewajiban dari perangkat di bawahnya untuk melakukan sosialisasi , " ujar Melkianus, Rabu ( 26 / 6 / 2019 ).

Untuk saat ini, diakui Melkianus sosialisasi penerapan zonasi sekolah pada PPDB dinilai memang masih sangat kurang, sehingga masih banyak masyarakat terutama calon wali murid yang belum memahaminya. Ia juga berpendapat, perlu adanya integrasi sistem kebijakan dari sekolah sekolah yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari SD sampai SMA/SMK.

"  Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memotret potensi potensi bagaimana keintegrasian ini bisa disesuaikan , " ujar Melkianus.

Sedangkan mengenai pro dan kontra diterapkannya sistem zonasi pada PPDB 2019, politisi Partai Golkar ini menanggapinya dengan mengatakan, hal itu wajar terhadap sesuatu yang baru.

"Saya kira kalau ada komplain, atau reaksi dari masyarakat itu hal yang wajar saja. Karena ini hal yang baru. Ya, kalau ada yang dirasakan kurang pas, maka perlu evaluasi , " ujar Melkianus.

Namun demikian, dirinya menilai kebijakan zonasi dalam sistem PPDB ini merupakan langkah untuk memotret permasalahan pendidikan di masing masing daerah dan pemerataan infrastruktur pendidikan.

" Khusus masalah pendidikan di Sintang, tentu yang terpenting adalah pemerataan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan, itu fokusnya , " kata Melkianus.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) mengungkapkan, penerapan sistem zonasi ini akan menjadi awal evaluasi untuk membangun sekolah negeri baru di tahun tahun mendatang.
( Rz )

ZONASI, JEFFRAY MAU SEMUA SEKOLAH SEBANDING DI SEGI SARANA DAN PRASARANA

By On June 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Sejak tahun lalu, sekolah sekolah di Kabupaten Sintang sudah mulai menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) dengan mengggunakan sitem zonasi . PPDB tahun ini berdasarkan petunjuk teknis ( juknis ) dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Permendikbud ) 51/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Zonasi ini bertujuan mendekatkan pelayanan pendidikan dari anak anak ke sekolah. Jadi tidak ada lagi kesan bahwa ada sekolah favorit. Semua sekolah itu kesannya harus sama.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan, menjadi tugas pemerintah agar dapat lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga semua sekolah merata. Dengan begitu sistem zonasi ini akan berjalan baik.

“ Memang kalau kita bandingkan sarana dan prasarana di daerah dan di perkotaan tentu beda. Oleh sebab itu, harapan kita, pemerintah pelan pelan dapat meningkatkan kualitas sekolah, baik dari SDM maupun sarana prasarana , ” harap Jeffray, Selasa ( 25 / 06 / 2019 ).

Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) dengan mengggunakan sitem zonasi memiliki sisi untung dan ruginya. Untungnya, sekolah sekolah yang dibangun di daerah dapat terisi, artinya daerah sekitar tidak menyekolahkan anaknya ke luar.

“ Namun dari sisi lain, masyarakat yang menginginkan anaknya sekolah di kota atau pun daerah yang kualitas sekolahnya maju, merasa di rugikan , ” ujar Jeffray.

Jika sarana prasarana masing masing sekolah sudah sebanding, orang tua tak keberatan lagi untuk menyekolahkan anaknya di sekitar zona yang sudah ditetapkan.

“ Jadi pada prinsipnya kita benahi semua dulu. Supaya sistem ini dapat berjalan dengan baik , ” kata Jeffray lagi.
( Rz )

PERINGATAN HKG PKK ADALAH MOMENTUM BANTU ATASI KEMISKINAN

By On June 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Peringatan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) yang ke 47 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sintang diselenggarakan di Gedung Pancasila Sintang, Selasa ( 25 / 06 / 2019 ). Peringatan yang dihadiri oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno ini, di gadang gadang sebagai momentum untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward, mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, Perberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kabupaten Sintang dituntut untuk senantiasa memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerjanya. Baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

“ PKK sebagai mitra pemerintah dapat berpartisipasi membangun Kabupaten Sintang khususnya dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Seperti program KB, pencegahan KDRT, penurunan angka kematian ibu dan bayi dan lain sebagainya , ” kata Jeffray.

Jeffray mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi ke depan dalam era globalisasi adalah laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, Jeffray berharap untuk program tim penggerak PKK ke depan, difokuskan penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, membudayakan pola hidup bersih dan sehat, ketahanan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga.

“ Dengan 10 program, PKK sangat berperan dengan persoalan kemisiknan. Sangat signifikan untuk dibantu dengan program PKK. Ada persoalan kesehatan dan pendidikan, kalau itu sudah dikerjakan oleh organisiasi OPD atau pemerintah pusat, saya kira PKK bisa ikut membantu persoalan itu. Banyak programnya selama ini dilakukan PKK dan mempunyai angka keberhasilan yang signifikan , ” kata Jefrray lagi.

Bupati Sintang juga menegaskan, tanpa PKK maka program Pemerintah akan sulit dituntaskan. Sebanyak 10,35 % dari total penduduk Kabupaten Sintang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“ Peran PKK sangat penting dalam program ini, karena PKK sasarannya adalah keluarga yang berbasis pada dasawisma. Jadi, sangatlah tepat dengan program pemerintah Kabupaten Sintang yaitu mengentaskan kemiskinan , ” ujar Jarot.

Bupati Sintang juga mengajak seluruh pengurus PKK Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja dari gerakan PKK.

“ Kalau kita tidak dibantu oleh PKK, maka tidak akan bisa berhasil bagi Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sintang. Juga masalah stunting serta masalah sosial masyarakat lainnya. Karena, program PKK itu menyangkut sandang, pangan, kesehatan, perencanaan, tata laksana rumah tangga, dan gotong royong. Ini penting bagi kita semua , ” ungkap Jarot.
( Rz )

MASYARAKAT INGIN SINYAL, MELKIANUS HARAP ADA SOLUSI BISNISNYA

By On June 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Saat bersama Bupati Sintang menghadiri pembukaan Gawai Syukuran Lepas Panen di Dusun Binda, Desa Kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah, Selasa ( 25 / 06 / 2019 ) malam, Melkianus ikut mendengar ketika ketua Panitia Gawai Syukuran Lepas Panen Dusun Binda, Atang Alexander, menyampaikan kepada Bupati bahwa masyarakat di dusun tersebut berkeinginan adanya pembangunan tower telekomunikasi seluler.

Mendengar aspirasi tersebut, Melkianus, anggota DPRD Kabupaten Sintang, berharap para operator telekomunikasi maupun Internet Service Provider ( ISP ) bersedia membangun jaringan seluler, maupun jaringan internet ke kawasan pelosok Kabupaten Sintang.

“ Sebenarnya dan sejujurnya, masyarakat di pelosok atau pedalaman sangat memerlukan kelancaran komunikasi. Mereka mampu memiliki handphone, tapi sulit untuk mendapatkan sinyal. Jika ingin berkomunikasi dengan keluarga, mereka menjadi pencari jejak signal, mencari tempat yang bisa mendapatkan signal seluler yang bagus. Saya sendiri juga mengalami hal tersebut, jika berkunjung ke suatu tempat di pedalaman , “ ungkap Melkianus, Selasa ( 25 / 06 / 2019 ).

Menurut Melkianus, seharusnya para operator telekomunikasi ini tidak hanya sebatas bicara pada tatanan keuntungan bisnis semata, tapi lebih daripada itu adalah memberikan layanan publik dalam bingkai kesatuan dan persatuan.

“ Masih banyak hanya berpikir bisnisnya. Memang kalau bicara dari sisi bisnis, wilayah kategori 3T memiliki potensi yang marginal bagi penyelenggara telekomunikasi, apalagi posisinya yang relatif terpencil sehingga menimbulkan high cost. Nah ini yang menjadi alasannya , ” kata Melkianus.

Namun menurutnya, solusi selalu ada jika niat para penyelenggara telekomunikasi tersebut bersedia melayani wilayah pelosok.

“ Mungkin ada satu skema yang menarik yang ditawarkan oleh pemerintah agar bisnis bisa masuk, seperti adanya subsidi dari pemerintah baik pusat dan daerah, kepada operator, agar mereka layak secara bisnis untuk menyelenggarakan bisnis di wilayah 3T tersebut , ” ujar Melkianus.

Menurut Melkianus, banyak wilayah di Kabupaten Sintang yang masuk kategori 3T ( tertinggal, terdepan dan terluar ), khususnya di Kecamatan Ketungau. Melkianus berharap wilayah wilayah pelosok di Kabupaten Sintang berkesempatan mendapatkan jaringan telekomunikasi.

“ Untuk itu, saya mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui bidangnya agar dapat terus melakukan pemerataan sarana transportasi dan komunikasi di wilayah pelosok , ” pungkas Melkianus.
( Rz )

GURU KURANG, DEWAN DESAK PEMKAB PNS KAN TENAGA KONTRAK

By On June 26, 2019




||www.beritakapuas.com||Pemerintah memastikan akan menyelenggarakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019. MenpanRB telah menerbitkan surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019.

Usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, mengatakan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sintang, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

" Saya rasa sudah saatnya bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah, karena sudah pasti setiap tahun banyak guru yang pensiun , " kata Markus.

Beredar kabar, rekrutmen CPNS akan dilaksanakan sehabis cuti lebaran dan pada bulan Oktober. Markus mendesak pemerintah daerah supaya segera mengatasi masalah kekurangan guru, dengan mengangkat tenaga kontrak menjadi pegawai pemerintah.

" Guru di Sintang sangat kurang, baik itu guru kelas, guru agama maupun guru olahraga , " kata Markus, politisi Partai Demokrat ini.

Markus menyebutkan, pengangkatan tenaga kontrak menjadi guru pegawai negeri oleh pemerintah daerah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan guru.

" Karena, jika pun pemerintah pusat membuka penerimaan CPNS, belum tentu kuota yang ditetapkan sesuai dengan usulan daerah , “ ujar Markus.
( Rz )

TUAH BERSYUKUR, PPDB SISTEM ZONASI DI SINTANG BERJALAN LANCAR

By On June 25, 2019




||www.beritakapuas.com||Anggota DPRD Sintang dari Komisi C, Tuah Mangasih, berharap, penerapan sistem zonasi akan semakin memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Politisi PDIP ini juga berpesan, agar pihak sekolah benar benar menerapkan apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah.

“ Kalau melihat yang terjadi di beberapa daerah, terjadi banyak permasalahan. Tapi syukurlah, di Sintang semua berlangsung lancar, baik SMP maupun SMA , ” ungkap Tuah, Senin ( 24 / 06 / 2019 ).

Tuah Mangasih mengapresiasi kelancaran PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) dengan sistem zonasi yang dilaksanakan hari Senin ( 24 / 06 / 2019 ). Di mana, khusus Kabupaten Sintang, penerapan zonasi baru dilaksanakan di wilayah Sintang Kota saja.

Berdasarkan pantauan di SMPN 1 dan SMPN 2, pelaksanaan PPDB tahun ini berlangsung lancar. Di SMPN 1, para orang tua calon peserta didik baru sudah berdatangan sekitar pukul 07.00 WIB, meskipun pendaftaran baru dibuka mulai pukul 08.00 WIB.

Dari informasi yang didapat, SMP Negeri 1 dalam PPDB tahun ini menerima siswa baru untuk mengisi 8 kelas yang ada. 1 kelas berisi 32 siswa, yang artinya ada 256 siswa baru, jika memenuhi syarat, akan diterima.

" Dari total tersebut, 20 persennya untuk kuota prestasi dan pindah domisili , " ujar Mursidi, Kepala Sekolah SMPN 1.

Salah seorang orang tua calon peserta didik baru, Suardi, mengakui tak ada masalah yang ia temui saat mendaftarkan anaknya di SMPN 1.

" Saya hanya tak tahu kalau harus juga menyertakan KTP. Kebetulan KTP saya hilang dan lagi diurus, jadi harus pakai KTP istri saya. Sepanjang ngurus administrasi tak ada masalah. Semua lancar saja , " ujar Suardi.

Sedangkan keadaan PPDB di SMP Negeri 2, juga tak jauh berbeda. Antusias para orangtua yang ingin mendaftarkan calon peserta didik di SMP Negeri 2 sudah terlihat sebelum pukul 07.00 WIB.
" Saya ada kerjaan, maka saya datang lebih awal supaya daftarnya cepat , " kata Herawati, orangtua dari siswi bernama Yuliana.

Herawati berharap, dengan sistem zonasi ini, anaknya dapat diterima. Karena berkaca pada sebelumnya, ia harus antar jemput anak di SDN 5. Namun dengan adanya sistem zonasi, dirinya tak merasa repot. Karena jarak sekolah dan tempat tinggal hanya 100 meter.

Kepala Sekolah SMPN 2 Sintang, Lanton, mengatakan untuk PPDB tahun ini, daya tampung kelas yang tersedia ada 10 kelas.

" Perkiraan kita ada 316 didik baru yang kita terima, karena ada 4 peserta didik angkatan lalu yang tinggal kelas. Intinya, sesuai dengan surat edaran Bupati, 80% adalah zonasi dan sisanya adalah untuk prestasi dan pindah domisili , " ujar Lanton.

Sementara untuk tingkat SMA, ternyata juga melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi. Berbeda dengan SMP, untuk tingkat SMA, khususnya SMAN 1, pendaftaran dilakukan secara online.

Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 1, penerapan zonasi ini juga disambut gembira oleh para orangtua murid.

" Insya Allah, anak saya bisa masuk SMAN 1 , " kata Wanti, orang tua calon PPDB yang tinggal di Jalan Kartini.

Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Edi Sunaryo, untuk PPDB 2019, ada 7 kelas dengan dua jurusan yang tersedia, IPA dan IPS. Setiap kelas nantinya akan berisi 36 peserta didik.

“ Perkiraan sekitar 252 peserta didik. Jadi sesuai dengan surat edaran, kita utamakan yang zonasi dulu, baru sisanya, yakni prestasi dan pindah domisili. Untuk kelas IPA hanya ada 3 kelas dan IPS 4 Kelas , ” jelas Edi.
( Rz )

4 TAHUN SUDAH, PROPOSAL LISTRIK SUNGAI PISAU BELUM DITERIMA

By On June 23, 2019




||www.beritakapuas.com||Pusat pemerintahan Kecamatan Ketungau Hulu, yakni Desa Sungai Pisau, hingga kini ternyata belum teraliri listrik negara. Sejak menjadi pusat pemerintahan atau administrasi kecamatan dari tahun 2016, Kepala Desa Sungai Pisau sudah bolak balik mengajukan proposal permohonan supaya Desa Sungai Pisau mendapatkan aliran listrik dari PLN.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari daerah pemilihan Binjai Hulu dan Ketungau, Melkianus, sangat menyayangkan kondisi pusat pemerintahan Kecamatan Ketungau Hulu di desa Sungai Pisau yang hingga kini belum ada jaringan listrik PLN.


" Seharusnya, ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut digulirkan, yang harus dilakukan adalah pembenahan infrastuktur dasarnya, seperti listrik dan air bersih, kemudian barulah infrastruktur pendukung sebagai pusat pemerintahan , “ ujar Melkianus.

Lipitius, selaku Kepala Desa, bersama masyarakat Desa Sungai Pisau, meminta dukungan dari pihak legislatif untuk dapat memperjuangkan jaringan listrik PLN di wilayahnya.

“ Karena ini aspirasi, ya sudah menjadi keharusan kita sebagai wakil rakyat untuk ikut memperjuangkannya. Bayangkan, sudah jalan 4 tahun kepindahan tapi listrik belum ada, bagaimana dengan pelayanan kepada masyarakat? Meskipun ditanggulangi dengan gunakan genset, tapi biaya operasionalnya tinggi , " tutur Melkianus menanggapi.

Sudah untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun ini, Kepala Desa Sungai Pisau, Kecamatan Senaning harus bolak balik ke Kota Sintang guna menyampaikan proposal permintaan untuk jaringan listrik PLN agar dapat masuk ke desanya.

" Ini saya bawa proposal yang ketiga, capek juga harus bolak balik ke Sintang. Tapi karena ini kebutuhan utama yang dinginkan, mau tidak mau harus kita laksanakan dan perjuangkan , " ujar Lipitius, Sabtu ( 22 / 06 / 2019 ).

Menurut Lipitius, pentingnya jaringan listrik PLN masuk desanya bukan tidak beralasan, selain itu juga tuntutan warga setempat.

" Pusat pemerintahan atau administrasi kecamatan sejak 2016 sudah berpindah ke Desa Sungai Pisau.Artinya, sudah 3 tahun ini, sebagai pusat pemerintahan kecamatan, infrastruktur berupa penerangan belum pernah terealisasikan. Inikan aneh, pusat pemerintahan tapi tak ada listrik. Lalu bagaimana kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat , " ungkap Lipitius.

Lipitius menceritakan, dulu, sekitar tahun 80 an, pernah ada penerangan listrik yang diberikan pemerintah lewat bantuan subsidi. Namun bantuan yang sudah cukup lama tersebut, sudah tidak berfungsi dan belum pernah ada bantuan lagi.

" Bagi yang mampu akan beli genset, meskipun dengan biaya operasional tinggi untuk membeli bahan bakar solar , " jelas Lipitius.

Desa Sungai Pisau terdiri dari 4 dusun dengan 8 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 605 jiwa, per Juni 2018.
( Rz )

BUSINESS FORUM DPM PTSP, DEWAN SINTANG SAMBUT BAIK

By On June 22, 2019




||www.beritakapuas.com||Business Forum yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM-PTSP ), dalam rangkaian kegiatan Kelam Tourism Festival, mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Sintang. Menurut  Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, kegiatan Business Forum pariwisata akan sangat bermanfaat guna menjaring calon investor yang akan menanamkan modalnya, di industri pariwisata di Kabupaten Sintang.

“ Forum Bisnis Pariwisata bertujuan melakukan sinergi dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata, untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sintang. Tidak hanya sebatas mempromosikan, akan tetapi juga menjaring calon investor yang bersedia menanamkan modal di industri pariwisata Kabupaten Sintang. Jadi kegiatan ini akan sangat penting bagi daerah , " ujar Jeffray, Jumat ( 21 / 06 / 2019 ).

Untuk itu, menurut Politikus PDI Perjuangan ini, kegiatan tersebut harus dikemas dengan menarik, dan berbagai data terkait dengan pariwisata di KabupatenSintang harus disajikan dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian para calon investor tentunya dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi.

" Semua yang kaitannya dengan pariwisata harus disajikan, mulai dari destinasi, budaya, adat istiadat, sarana prasarana yang harus dibangun, dan yang sudah ada, transportasi udara dan darat termasuk juga jalan , " tegas Jeffray.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM-PTSP ) Kabupaten Sintang, Yosef Sudiyanto, mengatakan forum bisnis sengaja didesain untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dengan para pelaku industri pariwisata.

" Ini salah satu langkah strategis dari Pemkab Sintang, untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Sintang secara lebih progresif. Kami berharap agar timbul saling kerjasama, serta terjalin sinergisme positif , " ucap Yosef.

Berdasarkan data yang ada, diakui memang hingga saat ini belum ada investor khusus bidang pariwisata yang bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang. Investor masih didominasi bidang perkebunan.

" Jadi, saya kira sangatlah tepat kiranya melaksanakan kegiatan ini. Sudah saatnya Kabupaten Sintang tidak hanya ketergantungan dengan investasi di bidang perkebunan. Investasi pada industri pariwisata sudah saatnya kita lakukan, dan ini sangat menjanjikan, khususnya wisata alam seperti yang Kabupaten Sintang miliki , " ungkap Yosef.

Menurut Yosef Sudiyanto, bisnis pariwisata akan banyak berdampak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah wisata.

" Mulai dari bisnis penginapan, kuliner, penyewaan kendaraan, souvenir, jasa penerjemahan dan tour guide, photografi, event organizer, kios dan counter serta masih banyak ekonomi kreatif yang akan ditimbulkannya , " kata Yosef lagi.
( Rz )

DULU SURAT TAK MAMPU, SEKARANG KETUA KOMISI C HARAP JANGAN SURAT PINDAH

By On June 21, 2019




||www.beritakapuas.com||Terdapat 9 SMP Negeri yang akan menerapkan sistem zonasi pada PPDB 2019 ini. Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2019, di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan pada Senin ( 24 / 06 / 2019 ). Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Heri Maturida, mengingatkan, agar penerapan sistem zonasi pada PPDB 2019 untuk SMP Negeri di Sintang Kota harus benar benar teliti, dan jangan sampai menimbulkan masalah besar.

“ Ini hanya dugaan saja. Jadi, akan ada cara yang dilakukan agar anak dapat masuk di sekolah yang diinginkan, yakni dengan menggunakan surat pindah domisili. Jadi, kalau dulu sibuk cari surat keterangan tidak mampu, sekarang yang dicari surat keterangan pindah domisili. Untuk itu, panitia PPDB harus benar benar selektif dalam hal ini , ” ungkap Heri, Kamis ( 20 / 06 / 2019 ).

Dikatakan Heri, dengan sistem zonasi ini, sudah jelas tidak ada lagi istilah sekolah unggulan atau favorit, intinya adalah pemerataan pendidikan. Namun Heri menduga, akan ada cara yang ditempuh oleh orangtua siswa, agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan tersebut, walau domisilinya jauh.

“ Kita minta Diknas Sintang benar benar mengawasi jalannya PPDB ini, karena sistem zonasi ini mengutamakan siswa didik, yang domisilinya dekat dengan sekolah , ” kata Heri.

Heri sendiri, akan berupaya ikut juga melakukan pemantauan langsung pelaksanaan PPDB yang berlangsung di hari Senin tersebut.

Sistem zonasi sementara hanya akan diterapkan di wilayah Sintang Kota saja. Dan hanya untuk SMP Negeri. Selain itu, pelaksanaannya pun masih secara manual ( offline ), belum online.

“ Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Permendikbud ) 51/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem zonasi sekolah akan diterapkan 90 persen, sedangkan 10 persen kuota bagi siswa di luar zonasi. Artinya di luar zonasi 15 persen, dibagi 5 persen untuk anak anak berprestasi lalu 10 persen untuk anak anak dari pindahan, yang disertai surat keterangan pindah , “ jelas Yustinus Jukardi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
( Rz )

DEWAN SETUJU ADANYA PLBN SUNGAI KELIK, DEMI KEMAJUAN MASYARAKAT PEDALAMAN

By On June 21, 2019




||www.beritakapuas.com||Pemerintah akan membangun 11 buah lagi Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ) pada 2019 ini. Termasuk salah satunya PLBN Sungai Kelik. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Rp 129 miliar, tak ketinggalan, Pemerintah Propinsi Kalbar juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar, untuk membangun ruas jalan yang dimulai dari Sintang.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari daerah pemilihan Ketungau, Heri Jamberi, menyatakan dirinya menyambut baik rencana nyata pemerintah untuk segera membangun PLBN Sungai Kelik. Terlebih Sintang merupakan salah satu daerah perbatasan yang sampai sekarang masih mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur.

Heri juga berpendapat, PLBN nantinya memang sudah sepantasnya berada di wilayah Ketungau Hulu. Alasannya wilayah ini adalah merupakan akses utama masyarakat untuk menjamah wilayah negara tetangga.

Selain itu juga, politisi Hanura ini menilai masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan memiliki kepentingan cukup besar terhadap keberadaan PLBN nantinya.

“ Setidaknya masyarakat perbatasan dapat keluar masuk secara legal dan, masyarakat tidak was was , ” kata Heri.

Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan ( Kimtas ) Sintang, Ambresius Murjani sangat mengapresiasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ) Sungai Kelik. Diharapkan, pembangunan PLBN tersebut, bukan hanya menjadi kantor instansi pemerintah semata, tapi lebih daripada itu, juga berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ditambahkan Murjani, keberadaan PLBN Sungai Kelik sangat penting bagi masyarakat sekitar perbatasan guna menunjang perekonomian keluarga.

“ Jangan hanya sebatas digunakan untuk kantor imigrasi, kantor karantina, kantor bea cukai, tidak seperti itu. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan pos lintas batas ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan , ” kata Murjani, Kamis ( 20 / 06 / 2019 ).

Adanya PLBN Sungai Kelik, juga sebagai jaminan keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, khususnya yang berada di perbatasan. Yang secara historis memiliki kekerabatan dengan negara tetangga. Selama ini, semua dilakukan dengan melalui jalur yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat perbatasan.

" Selama ini kami keluar masuk semaunya. Ya syukur syukur tidak di tangkap di negeri seberang. Harapan kami, dengan adanya PLBN, nantinya bisa menjadi sarana silaturahim antar keluarga antar negara serumpun ini , " ujar Murjani.

Terkait dengan anggaran pembangunan Pos PLBN Sungai Kelik, selaku Ketua KIMTAS, Murjani berharap pembangunan dapat dilakukan sesuai prosedur, dan sangat terukur dari sisi pemanfaatan pembiayaannya. KIMTAS akan turut mengawasi bahkan siap untuk berkomukasi mengenai pembangunan PLBN Sungai Kelik.

" Kami masyarakat di perbatasan akan turut serta mengawal dan mengawasi kegiatan pembangunan skala nasional ini. Ini kan dana yg sangat besar, harus ada efek positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan , " tegas Murjani.
( Rz )

BUKA PEKAN PPHG, BUPATI SINTANG SAMPAIKAN SIBUK SMARTPHONE MERUPAKAN TANTANGAN TERSENDIRI

By On June 20, 2019






||www.beritakapuas.com||Ratusan pemuda GPSK hadir dalam kegiatan Pekan Umum Persekutuan Pemuda Harapan Gereja (PPHG) yang dibuka langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali, bertempat di Gereja GPSK Gloria, Jalan Teluk Menyurai, Sintang, pada hari Kamis pagi, (19/06/2019).

Bupati Sintang memberikan pemahaman dalam mengatasi tantangan kedepan kepada para pemuda yang ikut dalam kegiatan Pekan PPHG.

“ Di saat ini, dunia modern telah menunjukkan bahwa kita hidup sudah kurang bersosial, tentu saja, kita sibuk dengan telepon pintarnya masing masing, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, sehingga arus informasi baik itu positif maupun negatif masuk kepada kita, dengan demikian kegiatan PPHG ini akan memberikan motivasi agar kita untuk tidak mengkonsumsi informasi informasi yang negatif ” , kata Jarot.

Jarot menuturkan bahwa di kondisi sekarang para kaum muda lebih banyak hidup dalam kesendirian.

“ Waktu yang kita miliki ini hanya sekitar 20% saja yang kita sisakan untuk sahabat karib, dan keluarga, sisa lebih banyak kita hidup dalam kesendirian, apalagi ditunjang dengan teknologi komunikasi seperti sekarang, kalau ada 5 - 6 orang duduk dalam satu meja, rencananya ingin makan bersama tetapi sibuk dengan HP nya masing masing, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ” , tutur Jarot.

Jarot meminta kepada kaum pemuda yang ikut kegiatan Pekan PPHG untuk dapat menjaga kesatuan dan persatuan.

“ Tantangan di tingkat Nasional saat ini bangsa sedang terpecah belah, tapi kita memiliki dua ajimat yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita haruslah hidup tentram, rukun, damai dan bersatu, sehingga indahnya kegiatan Pekan PPHG ini diselenggarakan, apalagi temanya The Power Of Change ini kegiatan yang sangat menarik dan luar biasa ” , pesan Jarot.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Pekan PPHG, Matius Muhni, mengatakan bahwa kegiatan Pekan Persekutuan Pemuda Harapan Gereja ini diselenggarakan dituju kepada kaum muda untuk memberikan pencerahan yang baik.

“ Tujuannya adalah untuk menjadikan anak anak muda yang ada di GPSK bisa memberikan dampak yang positif bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat di manapun mereka berada ” , kata Matius.

“ Dengan demikian mereka akan menjadi pemuda yang benar benar bisa memberikan hal hal terobosan yang baru dan positif untuk ke depannya, dan setiap anak yang datang harus memiliki perubahan dalam hidup untuk memberikan dampak yang positif dari The Power Of Change ” , jelas Matius.

Matius menambahkan kegiatan Pekan Umum PPHG ini diselenggarakan selama 4 hari.

“ Jadi kita selenggarakan dimulai dari hari ini, hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dan berakhir pada hari Sabtu 22 Juni 2019 ” , tambah Matius.
( Rz )

JAROT PIMPIN RAPAT BBGRM TAHUN 2019

By On June 20, 2019






||www.beritakapuas.com||Bupati Sintang memimpin rapat berkenaan dengan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Desa Mait Hilir, Kecamatan Sepauk. Rapat ini diadakan di Pendopo Bupati Sintang, (19/6/2019).

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta rapat yang terdiri dari beberapa unsur Forkopimda dan unsur OPD Kabupaten Sintang.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) tahun 2019 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Kegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa se Kabupaten Sintang selama 1 (satu) bulan penuh sejak pembukaan pencanangan BBGRM Kabupaten Sintang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

Adapun kegiatan gotong royong yang akan dilaksanakan adalah pengecatan rumah ibadah, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase/parit, gotong royong kebersihan lingkungan sarana  pendidikan dan kesehatan, rehab WC dan lain sebagainya.

Pada kesempatan itu, Cinghan selaku Camat Sepauk mengaku menyambut baik kegiatan yang akan diadakan di Desa Mait Hilir. Sementara itu, Endrianus Juta selaku Kepala Desa Mait Hilir menyampaikan bahwa Ia telah mempersiapkan Desanya dalam rangka menyambut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) tahun 2019.

Pada kesempatan itu, Bupati Sintang berharap dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) tahun 2019 dapat memberikan wajah baru untuk desa Mait Hilir.
( Rz )

MINTA KELAM DIBENAHI, INI DEMI PARIWISATA SINTANG

By On June 20, 2019




||www.beritakapuas.com||Pihak Bappeda Sintang tahun lalu telah membangun rancangan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Keikutsertaan berbagai pihak begitu dibutuhkan dalam memajukan pariwisata. Karena itu, potensi yang dimiliki dinilai perlu terpetakan dengan baik. Kemudian tersusun konsep jangka panjang dalam mendorong kemajuan pariwisata Sintang.

“ Pariwisata Kabupaten Sintang sangat banyak, khususnya wisata alam. Untuk itu Pemkab harus melakukan langkah langkah melalui pengembangan dan promosi. Pembangunan infrastruktur di beberapa objek wisata, misalnya, akses jalannya, juga sarana dan prasarananya. Sperti misalnya di Bukit Kelam, yang adalah destinasi utama pariwisata Sintang , ” ujar Tuah Mangasih, anggota DPRD Kabupaten Sintang, mengomentari tentang pariwisata Sintang.

Tuah, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, meminta Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dinas Pariwisata membenahi tempat wisata Bukit Kelam dengan melengkapi sarana dan prasarananya agar semakin menarik minat para wisatawan, baik lokal, nasional, lebih lebih wisatawan internasional.

Menurut Tuah, prioritas pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan untuk menunjang kepariwisataan. Karena hal ini akan menunjang perekonomian masyarakat Sintang. Namun, sampai saat ini, dirinya belum melihat gerakan ke arah itu, padahal pada waktu tertentu, wisata alam Bukit Kelam menjadi tujuan masyarakat baik lokal maupun dari wilayah lain.

Sintang sendiri banyak potensi pariwisata. Peninggalan sejarah yang tercatat sebanyak 16 situs. Kemudian wisata alam, yang sudah terekspos antara lain Hutan Wisata Baning serta Bukit Kelam. Sementara, untuk potensi air terjun, tersebar di banyak kecamatan. Potensi itu sudah dimiliki, maka diperlukan rancangan strategis dalam pengembangannya ke depan.

Oleh karena itu, Sekretaris Bappeda Sintang, Wawan Aliyunan mengatakan, partisipasi banyak pihak sangat dibutuhkan dalam menopang rancangan induk kepariwisataan. Dokumen ini akan menjadi pedoman ke depan bagi Sintang. Langkah strategisnya mengacu kepada rancangan tersebut. Mekanisme uji publik yang dilalui diharapkan mendapatkan tanggapan, masukan, serta kritik dari banyak pihak serta pemangku kepentingan.

“ Tujuannya merumuskan kepariwisataan. Memberi arah, dalam program kepariwisataan. Sasaran hasil secara nyata, yakni meningkatkan jumlah kepariwisataan, serta pendapatan daerah. Jadi semua perlu terlibat. Pemerintah, swasta dan masyarakat , ” kata Aliyunan.

Menurut Aliyunan, pariwisata dibangun dengan pendekatan kepada kesejahteraan masyarakat. Berorientasi memberdayakan masyarakat, sumber daya manusia ( SDM ), destinasi, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Keseluruhannya saling terkait. Satu sama lainnya perlu saling mendukung. Pengembangan kemajuan pariwisata tidak dapat lepas dan mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak. Namun, terpenting yakni mampu mendorong dan berdampak bagi masyarakat secara langsung.
( Rz )

GAWAI DAYAK, PANITIA KABUPATEN SUDAH SIAP

By On June 20, 2019




||www.beritakapuas.com||Pekan Gawai Dayak ke VIII di Kabupaten Sintang, sudah siap digelar. Semua panitia menyatakan diri sudah siap menggelar berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama pekan gawai berlangsung.

Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak Sintang 2019, Yustinus Jukardi, menjelaskan bahwa pihaknya sudah terus menerus melakukan persiapan persiapan untuk mensukseskan gawai ini.

“ Panitia sudah bekerja mempersiapkan kegiatan ini. Masing masing seksi juga sudah bekerja dan menjalankan tugas. Kami mengundang seluruh masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang untuk mengunjungi dan memadati Kompleks Stadion Baning, Sintang, mulai Selasa 9 Juli sampai Sabtu 13 Juli 2019. Selain berbagai jenis perlombaan, kita juga akan melaksanakan seminar nantinya , ” terang Yustinus.

Sementara Koordinator Seksi Lomba, Sanli Risna menjelaskan, pada PGD Sintang ke VIII ini, pihaknya sudah merencanakan akan melaksanakan 15 jenis perlombaan.

“ Kita akan melaksanakan 15 jenis perlombaan seperti lomba menangkap babi, memainkan sape, display budaya, stan pameran, tari dayak kreasi, bujang dara gawai, menyanyikan lagu dayak dewasa ( putra dan putri ), menyanyikan lagu dayak anak anak ( putra dan putrid ), fashion show busana adat anak anak, melukis perisai, menumbuk dan menampik padi, kuliner khas dayak, sumpit ( perorangan dan beregu ), pangkak gasing dan menganyam manik. Saat ini masing masing lomba sudah dipersiapkan oleh panitia , ” jelas Risna.

Terkait kesiapan gelaran PGD Sintang ke VIII ini, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, yang juga adalah Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang akan dilaksanakan di Kompleks Stadion Baning Sintang.

” Inilah komitmen DAD Kabupaten Sintang untuk menjaga, melestarikan, menanamkan nilai seni dan budaya Dayak di Kabupaten Sintang. DAD Kabupaten Sintang sudah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang ke VIII ini , ” terang Jefray Edward.

Menurut info, meski belum rampung, beberapa gelaran lomba gawai juga akan diadakan di Rumah Betang Adat Tampun Juah di Jerora Satu. Pekerjaan tahap akhir sedang dilakukan dengan anggaran kisaran Rp 2,4 M. Diharapkan tahun depan rumah betang ini sudah berfungsi penuh.

“ Pembukaan Pekan Gawai Dayak 2019 ini akan kita laksanakan di dalam stadion. Sementara panggung utama ada di depan indoor. Kita juga akan mulai arahkan beberapa lomba di Betang Tampun Juah di Jerora Satu. Supaya masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tahu bahwa kita sudah memiliki Betang Tampun Juah yang hampir rampung , ” ujar Yustinus, Ketua Panitia PGD.
( Rz )

Contact Form

Name

Email *

Message *