HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

ETIKA KELEMBAGAAN, MENURUT SYAHRONI PENTING UNTUK MENENTUKAN AGENDA PRIORITAS




||www.beritakapuas.com||Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sintang biasanya selalu berjalan lancar tanpa hambatan. Namun sebelum Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD sempat berjalan, salah satu juru bicara Fraksi PKB, Syahroni, langsung mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang untuk mempertanyakan ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab terhadap LKPJ tahun 2018 yang disampaikan.

Ketua Komisi A tersebut, Syahroni, mengatakan kabar tidak hadirnya Bupati atau Wakil nya pada Rapat Paripurna hari ini memang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD dalam pertemuan internal kemarin, bahkan sempat alot dibahas. Penyampaian tersebut bentuk koordinasi oleh Pimpinan kepada Fraksi. Namun pihaknya sudah menyampaikan sikap sampai batas akhir dimulainya Rapat Paripurna hari ini. Hingga rapat dimulai, pihaknya belum menerima alasan ketidak hadiran Bupati atau Wakil nya.

“ Masalah jadwal sudah ditetapkan melalui Badan Musyawarah, kalaupun ada alasan yang urgensi dan penting, harus disampaikan terkait ketidak hadiran itu. Kami belum menerima penjelasan semacam itu hingga rapat dimulai, maka muncul lah interupsi dari Fraksi PKB , ” kata Syahroni, Kamis ( 13 / 06 / 2019 ).

Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili eksekutif baru menyampaikan alasan ketidakhadiran tersebut dalam pertemuam singkat saat Rapat Paripurna diskors 3 menit di ruang Ketua DPRD. Ketidak hadiran Bupati Sintang karena ada tugas kedinasan di Belanda, dan Wakil nya melaksanakan tugas dinas di Malaysia.

“ Kami melihat secara umum, bagaimana tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan pembentukan Perda memang ada di Bupati dan DPRD. Sehingga ketidak hadiran Bupati atau Wakil Bupati itu lah yang kami anggap etika yang hilang secara kelembagaan , ” tambah Syahroni.

Syahroni mengatakan, usai mendengarkan penjelasan dari pejabat yang mewakili, pihaknya dapat menerima alasan tersebut. Kendati demikian, ini menjadi pelajaran ke depan, bahwa etika secara lembaga dan politik itu tanggung jawab dari pada Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini mengingat sidang paripurna merupakan agenda prioritas yang mesti harus dilaksanakan.

“ Artinya ketika ada penjelasan seperti itu, kami memandang secara prioritas tugas tugas yang dilaksanakan mereka, Bupati dan Wakil nya. Artinya menentukan agenda prioritas itu penting. Ketidak hadiran tanpa alasan yang jelas dan untuk hal hal yang tidak prioritas itu yang menjadi pertanyaan kami di fraksi , ” terang Syahroni.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, mengapresiasi interupsi yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB tersebut, meskipun sebenarnya dalam tata tertib tidak mewajibkan Bupati dan Wakil Bupati harus hadir, tak terkecuali saat pengambilan keputusan.

“ Kita bisa maklumi dengan alasan yang sudah disampaikan, karena kita memang mempunyai tugas masing masing. Hanya saja, kita juga minta supaya ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah supaya memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya, sebab bagaimanapun juga Raperda ini adalah untuk kepentingan masyarakat Sintang , ”pungkas Jeffray.
( Rz )

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *