||www.beritakapuas.com||Menurut Jeffray, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Silpa yang
tinggi dapat dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang
maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal.
Kedua, perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang, sehingga
antara target pendapatan dan belanja tidak seimbang.
" Dalam pandangan masyarakat awam, tingginya Silpa bisa
menimbulkan tafsir yang jauh lebih buruk, yaitu pemerintah telah gagal
mengalokasikan kemampuan sumber keuangannya untuk mendukung belanja pada sektor
pelayanan public. Mengingat pada saat penyusunan APBD terdapat ribuan program
yang tidak dapat didanai, baik itu melalui mekanisme perencanaan regular (
musrenbang ), maupun perencanaan yang bersifat aspiratif , " ujar Jeffray,
usai memimpin rapat paripurna, Rabu ( 12 / 06 / 2019 ).
Persoalan ini disampaikan Jeffray, terkait laporan APBD
Sintang TA 2018, di mana terdapat sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) di APBD
Sintang TA 2018 senilai Rp 245,7 miliar. Menurut Ketua DPRD Sintang, ini
mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemkab Sintang
dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.
" Penyebabnya karena perencanaan yang buruk, ditambah
penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, program yang direncanakan kurang
inovatif , " ujar Jeffray.
Diungkapkannya, fungsi APBD adalah merupakan alat bagi
pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat politik dan alat fiskal yang digunakan
oleh pemerintah untuk melayani sekaligus mensejahterakan masyarakat dalam
bentuk kegiatan dan program.
" Silpa yang tinggi akan merugikan pemerintah itu
sendiri karena sesuai dengan ketentuan yang ada, Silpa pada tahun berjalan
harus dalam posisi nol ( 0 ). Dengan demikian, Silpa yang tinggi akan
menyulitkan dalam penyusunan APBD Perubahan. Dan di sisi lain, tentu masyarakat
sangat dirugikan, yaitu dari aspek pelayanan yang membutuhkan anggaran dari
pemerintah daerah sekaligus APBD yang berfungsi sebagai daya dorong pertumbuhan
ekonomi masyarakat , " kata Jeffray lagi.
Untuk itulah, Jeffray berharap, ke depan, bagaimana caranya,
agar Silpa ini berada pada jumlah, dan posisi yang ideal.
Ironis memang. Di tengah kian agresifnya pemerintah membangun
infrastruktur, bahkan harus berutang agar proyek infrastruktur itu dapat
terbiayai, ternyata masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa ) yang
cukup besar. Ini mencerminkan kelemahan manajemen keuangan pemerintah pusat,
akibat rendahnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
( Rz )
