 |
| Foto oleh Humpro |
WWW.BERITAKAPUAS.COM||SINTANG.
Toni, anggota DPRD Sintang mengungkapkan bahwa dengan penggunaan sistem
penganggaran online yang mengharuskan setiap desa mengajukan sejumlah usulan pembangunan
memberikan peluang pilihan yang cukup banyak bagi pemerintah ditingkat
kabupaten dalam merencanakan dan memilah program pembangunan.
“Karena sekarang ada pemberlakuan
sistem penganggaran sistem online, kita jadi punya daftar panjang usulan pembangunan.
Dengan demikian pemerintah, baik itu dewan, bupati dan wakil bupati serta semua
pihak yang terlibat dalam pembangunan memiliki banyak pilihan untuk mengerjakan
pembangungan. Kita jadi bisa menyusun program pembangunan hingga untuk 3-4
tahun mendatang,” terang Toni.
Politisi Partai Golkar yang
sekaligus merupakan wakil ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, yang
membidangi infrastruktur itu menyebutkan bahwa ia dan para rekannya di DPRD
sudah melakukan langkah kooordinasi dengan OPD terkait rencana-rencana
pembangunan infrastruktur di Sintang. Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut,
tampak bahwa Sintang untuk tahun 2020 masih dalam situasi kegawatdaruratan
infrastruktur.
“Di Komisi B, kami sudah rapat
dengan OPD dan juga sudah dengar langsung dari masyarakat lewat musrenbang ini,
kebutuhan yang tinggi untuk infrastruktur dasar yang baik. Kami akan
mengupayakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada dan anggaran yang
tersedia,” ungkap Toni. “Tahun ini memang tidak cukup banyak pembangunan fisik
infrastruktur yang bisa kita laksanakan karna anggaran kita banyak terserap
pada pemilu bupati dan pemilu kades nanti, tapi yang prioritas-prioritas kita
usahakan untuk dikerjakan,” harapnya. (ina)
