WWW.BERITAKAPUAS.COM||SINTANG. Seperti diketahui bersama, dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan memang besar, dan tidak dapat ditawar lagi. Namun di sisi lain, pemerintah dan aparat juga tidak bisa serta merta melakuan penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut. karna hal ini dikawatirkan akan menyebabkan konflik sosial yang tidak kecil.
“Ya, kita sadarilah bahwa dampak lingkungan dari PETI itu pasti sifatnya, tidak bisa ditawar lagi, seperti sedimentasi sungai, pencemaran air akibat penggunaan merkuri. Betul bahwa ini harus kita rembuk bersama dalam mengaturnya, salah satu alternative yang secar ajangka panjang harus dipikirkan ialah masalah status legal penambangan,” kata Jarot, Senin (17/5/2021).
Menurut Jarot, Pemkab Sintang sendiri sejak tahun lalu sudah mengusulkan 19 lokasi wilayah pertambangan rakyat ke pemerintah provinsi Kalimantan Barat, namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat respon.
“Kita tidak bisa atur cepat abrang itu dengan cara kita, karna itu bukanlah kewenangan kita di kabupaten itu sudah ranahnya pemprov,” ungkap Jarot.
Jarot menyampaikan bahwa menunggu proses pembuatan kebijakan jangka panjang, pemerintah juga perlu untuk memberikan solusi jangka pendek kepada warga masyarakat. Terutama saat ini, pandemi covid menyebabkan orang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga melakukan PETI meski illegal tetaplah dilakukan.
“Saat
seperti sekarang ini, pandemi, keluhan masyarakat itu pasi fluktuasi harga
karet, lada dan sawit tidak bisa menjadi jaminan untuk survive. Secara ekonomi
masyarakat sulit. Menambang emas akan menjadi salah satu alternatif kerja saat
ini. secara jangka pendek kita perlu memberi mereka kesempatan dengan aturan
tertentu seraya mengusahakan minimnya dampak lingkungan yang terjadi,” jelas
Jarot lagi. (indi)
