WWW.BERITAKAPUAS.COM||SINTANG. “Segala hal karena ketidakpuasan hasil pilkades, dilarang ramai-ramai melakukan aksi ketidakpuasan. Hanya boleh dalam bentuk surat tertulis saja. Bahkan penyelesaian sengketa, harus dilakukan secara virtual” tegas Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto usai melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di beberapa desa, Rabu (7/7/2021).
Menurut Sudiyanto, mengenai hal ini, Pemda sudah mengeluarkan instruksi dan sudah disampaikan ke Camat Se-Kabupaten Sintang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan SeKabupaten Sintag, Penjabat Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang dan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Sintang.
“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 dengan memprioritaskan secara virtual dan secara tertulis. Penyampaian berkas atau dokumen gugatan disampaikan ke DPMPD Kabupaten Sintang, tidak lebih dari 1 (satu) orang. Penyampaian berkas dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan rapat dan pertemuan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang,” tambah Sudiyanto lagi.
Herkolanus Roni selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang menyampaikan instruksi ini berkaitan dengan kondisi penyebaran covid-19 di Sintang pada saat ini.
“Mengingat bahwa saat ini dinyatakan berada pada
zona orange sangat rentan untuk berubah menuju zona merah sehingga protokol
kesehatan, pembatasan mikro harus diberlakukan dengan ketat agar kita tidak menyebabkan
munculnya kluster baru sebagai dampak dari pilkades serentak ini,” kata Roni.
(indi)
