ANGGOTA DPRD SINTANG INGATKAN SOAL JANJI PEMKAB MEMPERBAIKI JEMBATAN JELIMPAU

Wartasintang.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Maria Magdalena menyampaikan tuntutan warga dari daerah pemilihannya di Kecamatan Tempunak Sepauk. Sebagaimana diketahui bahwa ada infrastruktur jembatan yang menghubungkan kedua kecamatan tersebut yang rusak parah, jembatan Jelimpau di Desa Sungai Buluh. Kerusakan ini disebabkan karena terjangan banjir pada tahun 2019 lalu. 

Diwawancarai usai menghadiri sidang paripurna beberapa waktu lalu, Maria menyebutkan bahwa perbaikan jembatan tersebut sudah beberapa kali dianggarkan namun belum dapat diwujudkan karna anggaran tersebut masih dialihkan untuk penanganan covid-19.

 “Jembatan ini sudah lama rusak, tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Maklum dua tahun terakhir anggaran kita banyak dialokasikan pada penanganan covid 19. Nah, sekarang masyarakat itu menuntut agar bisa segera dianggarkan lagi dana untuk perbaikan jembatan Jelimpau ini,” ungkap Maria.

 Sebelumnya almarhum Wakil Bupati Sintang, Yosep Sudiyanto juga telah menjanjikan penanganan kerusakan jembatan Jelimpau kepada warga masyarakat. Menurut Maria hal ini penting untuk segera ditangani oleh pemerintah bersama para pihak yang terkait. 

“Dalam pandangan umum fraksi, kita minta kejelasan kapan jembatan itu bisa dianggarkan kembali karena mengingat hal ini telah dijanjikan didepan masyarakat oleh almarhum pak Sudiyanto bersama ketua DPRD,” kata Maria. 

Politisi Parta Demokrat ini menyampaikan juga bahwa saat ini mengharapkan persoalan perbaikan jembatan jelimpau ini dapat diprioritaskan. Maria menegaskan bahwa hal ini bahkan berubah menjadi tuntutan oleh warga setempat.

 “Sekarang itu, hal ini bukan lagi harapan dari masyarakat tapi memang mereka menuntut tidak hanya meminta kepada pemerintah untuk segera mengganggarkan kembali dana guna memperbaiki jembatan Jelimpau ini. Kalau hanya aspirasi dari kami ndak akan mampu, haruslah lewat APBD. Dulu itu, tahun 2020 sudah pernah dianggarkan sebanyak 800 juta tapi dipangkas untuk dana covid sehingga barang itu pun belum dapat terealisasi. Jadi sekarang ini kami ingatkan lagilah ke pemerintah daerah mengenai hal itu,” papar Maria. (*)